Page 4 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 FEBRUARI 2020
P. 4
dilakukan melalui peningkatan upah buruh yang akan berdampak pada peningkatan
ekonomi nasional.
Pemerintah juga harus serius menghilangkan hambatan utama investasi yang
ternyata bukan masalah perburuhan melainkan masalah korupsi, inefisiensi
birokrasi, akses ke perbankan, infrastruktur, instabilitas pemerintahan, tarif pajak
dan inflasi.
Riyono juga mengkhawatirkan didorongnya pasar kerja yang fleksibel namun minim
perlindungan.
Pasal 89 pain 12 telah menghapus pasal 59 UU 13/2003, yang dengan sendirinya
menghapus aturan pembatasan untuk pekerja kontrak.
Artinya, jika pada UU 13/2003 ada batasan untuk jenis pekerjaan yang boleh
merekrut pekerja kontrak, maka berdasarkan RUU Ciptaker ini batasan tersebut
hilang dan semua jenis pekerjaan bisa mempekerjakan pekerja kontrak.
Pasal 89 pain 13 huruf c pada RUU Ciptaker juga telah mengubah pasal 61 dari UU
13/2003 bahwa perjanjian kerja berakhir dengan berakhirnya suatu pekerjaan.
Tanpa penjelasan Iebih Ianjut, menurutnya hal ini akan mengakibatkan semakin
sedikit pekerja tetap dalam sebuah perusahaan.
Pengusaha dapat setiap saat melakukan pengurangan pekerja dengan alasan
penurunan order atau pekerjaannya sudah habis.
"Konsep fleksibilitas labor market masih memungkinkan dilaksanakan ketika
ditopang oleh program jaminan sosial yang kuat serta subsidi yang kuat bagi buruh
dan rakyat kecil seperti pendidikan gratis, kesehatan gratis dan perumahan murah
serta transportasi murah yang memadai sehingga bisa menekan biaya pengeluaran
buruh dan masyarakat," ujarnya.
"Namun tanpa kesiapan untuk melaksanakan hal tersebut seperti kondisi sekarang
ini, tentunya hal seperti ini harus ditinjau ulang," pungkasnya.
Page 3 of 125.
