Page 3 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 FEBRUARI 2020
P. 3

Title          PKS INGATKAN RUU OMNIBUS LAW CIPTA KERJA JANGAN SAMPAI KORBANKAN PEKERJA
               Media Name     tribunnews.com
               Pub. Date      25 Februari 2020
                              https://www.tribunnews.com/nasional/2020/02/25/pks-ingatkan-ruu-omnibu s-law-cipta-
               Page/URL
                              kerja-jangan-sampai-korbankan-pekerja
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Negative















               Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam , JAKARTA - Ketua Bidang
               Pekerja Petani Nelayan DPP PKS Riyono menegaskan RUU Omnibus Law Cipta Kerja
               jangan sampai mengorbankan pekerja.

               Terutama terkait perlindungan dan kesejahteraannya hanya demi menggenjot
               pertumbuhan ekonomi melalui masuknya investasi .

               "PKS mendesak pemerintah Jokowi agar mencari terobosan lain dalam upaya
               peningkatan pertumbuhan ekonomi guna menciptakan lapangan kerja yang tidak
               mengorbankan perlindungan dan kesejahteraan kaum buruh," tegas Riyono di sela-
               sela FGD RUU Omnibus Law Cipta Kerja di DPP PKS Jakarta Selatan, Senin
               (24/2/2020).

               Riyono juga memahami sikap buruh yang melakukan penolakan terhadap Draft RUU
               Omnibus Law Cipta kerja dkarenakan isinya tidak memberikan rasa keadilan dari
               pemerintah yang hanya berpihak pada kepentingan pengusaha saja dan
               mengabaikan perlindungan kaum buruh.

               Lebih lanjut Riyono mengatakan ketika dikurangi tingkat kesejahteraan buruh
               seperti upah akan berdampak pada penurunan kualitas upah dan penurunan daya
               beli masyarakat.

               Hal itu mengakibatkan tidak terserapnya produk-produk industri dan jasa serta UKM
               dan berdampak pada stagnannya perekonomian nasional.

               Justru dalam kondisi saat ini, kata dia, pemerintah perlu memberikan perlindungan
               kepada para pengusaha seperti kebijakan infrastruktur, logistik, perbankan dan
               subsidi bahan bakar.

               Pemerintah juga perlu meningkatkan daya beli buruh dan konsumsi rumah tangga
               yang menjadi faktor terbesar dalam pertumbuhan ekonomi.

               Peningkatan daya beli buruh formal yang kini berkumlah 55 juta orang perlu



                                                       Page 2 of 125.
   1   2   3   4   5   6   7   8