Page 54 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 FEBRUARI 2020
P. 54
Title PEMERINTAH SIAPROADSHOWREGULASI SAPU JAGAT
Media Name republika.co.id
Pub. Date 24 Februari 2020
https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan/20/02/24/q66yx3370 -
Page/URL
pemerintah-siap-roadshow-regulasi-sapu-jagat
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
JAKARTA -- Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono
menuturkan, pemerintah siap melakukan roadshow ke 18 kota di seluruh
Indonesia. Upaya ini dalam rangka menyerap aspirasi seluruh pemangku
kepentingan dalam proses peresmian Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus
Law Cipta Kerja maupun Perpajakan.
Susiwijono menjelaskan, roadshow ini sesuai dengan arahan Presiden Joko
Widodo (Jokowi) untuk menampung dan mempertimbangkan pandangan dari
stakeholder dengan ragam latar belakang. "Kita akan fasilitasi untuk menyampaikan
penjelasan lengkap kemudian kita menyerap aspirasi," tuturnya dalam diskusi
Omnibus Law dan Transformasi Percepatan Ekonomi di Jakarta, Senin (24/2).
Susiwijono belum dapat menyebutkan nama-nama kota yang akan disasar. Sebab,
pihaknya harus meminta persetujuan dari Presiden Jokowi terlebih dahulu.
Tapi, menurut Susiwijono, ada beberapa kriteria daerah yang disasar. Di antaranya
kota dengan jumlah pemangku kepentingan, jumlah industri dan jumlah tenaga
kerja paling banyak. Daerah tersebut juga berperan besar dalam menarik investasi,
baik asing ataupun dalam negeri.
Agar lebih konkret, Susiwijono menyebutkan, Presiden Jokowi akan hadir di lima
tempat. "Ini komitmen pemerintah untuk memanfaatkan momentum transformasi
ekonomi dalam menjawab berbagai ketidakpastian dan dinamika ekonomi global,"
katanya.
Dengan roadshow ini, Susiwijono menjelaskan, pemerintah sekaligus menampik
isu bahwa pembahasan RUU Omnibus Law sudah ditutup ketika draf sudah
diserahkan ke DPR. Justru, dengan posisi saat ini, pemerintah mencoba menampung
seluruh pendapat stakeholder. Nantinya, pihak parlemen pun akan melakukan hal
serupa.
Diketahui, dua draf Omnibus Law bersama dengan naskah akademik dan surat
presiden sudah diserahkan pemerintah ke DPR. Sementara Omnibus Law Cipta
Kerja diserahkan pada awal Februari, draf perpajakan sudah diserahkan terlebih
dahulu, yaitu akhir Januari.
Page 53 of 125.
