Page 59 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 FEBRUARI 2020
P. 59
"Ada poin-poin penting terkait kebijakan perburuhan yang akan dikurangi yang ini
merupakan roh dari kebijakan perburuhan selama ini," kata Rusdi dalam Konfresi
Pers KSPI di Hotel Mega Proklamasi, Jakarta, Minggu (16/2/2020).
Rusdi menyebutkan poin-poin yang dihilangkan dalam RUU Omnibus Law Cipta
Lapangan Kerja adalah dengan menghilangkan upah minimum, menghilangkan
pesangon, membebaskan buruh kontrak dan outsourcing (fleksibilitas pasar kerja),
mempermudah masuknya tenaga kerja asing (TKA), menghilangkan jaminan sosial,
dan menghilangkan sanksi pidana bagi pengusaha.
"Nasib buruh akan jauh dari sejahtera, Pak Jokowi ingin membuat kebijakan upah
minimum dibawah upah minimum, dahsyat Pak Jokowi ingin memiskinkan kaum
buruh Indonesia," kata Rusdi.
Dia menambahkan kebijakan pemerintah menerbitkan PP 78/2015 untuk menahan
laju kenaikan upah minimum telah berdampak pada turunnya daya beli buruh dan
masyarakat. Daya beli yang menurun, lanjut Rusdi, juga terjadi akibat dicabutnya
berbagai macam subsidi.
Untuk itu, dalam tuntutannya KSPI meminta agar negara harus hadir dan berpihak
dalam melindungi kaum buruh dan masyarakat khususnya kelas menengah ke
bawah..
Page 58 of 125.