Page 64 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 FEBRUARI 2020
P. 64
Sebab, pemerintah melalui Omnibus Law berusaha mencabut analisis mengenai
dampak lingkungan (Amdal), seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).
"Dengan adanya Amdal saja masih banyak perusakan lingkungan yang dilakukan
oleh korporasi," kata Ramli.
Atas pertimbangan itu, para mahasiswa menolak Rancangan Undang-Undang
Omnibus Law Cipta Kerja yang masih menunggu pembahasan di DPR RI.
"Kita tetap menyatakan menolak Omnibus Law, karena tidak berpihak kepada
rakyat," kata dia.
Wakil Ketua DPRD Kota Malang Rimzah mengatakan, pihaknya tidak bisa memenuhi
tuntutan para pendemo untuk ikut menolak RUU Omnibus Law.
Namun, pihaknya akan menyampaikan tuntutan para pendemo itu ke DPR RI.
"Yang kami bisa hanya meneruskan. Hari ini akan kami bawa ke Jakarta," kata
Rimzah yang merupakan anggota Fraksi Partai Gerindra..
Page 63 of 125.
