Page 66 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 FEBRUARI 2020
P. 66
Menurutnya, segala kemudahan bagi investor atau korporasi ini justru dijamin oleh
pemerintah. Hal itu terlihat dari kemudahan administrasi, berinvestasi, serta
dihapuskannya Amdal dan IMB, hingga penghapusan saksi pidana investor nakal.
"Mirisnya, kasus kriminalisasi terhadap masyarakat justru pelaku utamanya adalah
korporasi itu sendiri, seperti kasus pembuangan limbah di Mojokerto. Melihat hal ini,
negara abai melindungi dan membela rakyat," tegasnya.
Rentetan persoalan yang muncul pasca pemilu 2019 juga dinilai mahasiswa justru
melanggar hak asasi rakyat. RUU Omnibus Law dianggap telah merepresi beberapa
gerakan akar rumput yang pro rakyat, terutama elemen buruh, petani, dan
perempuan.
"Masyarakat punya hak dalam berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapat
di muka umum. Tetapi kondisi sosial saat ini mencerminkan bagaimana penerapan
demokrasi yang diberangus oleh negara," tandas Ramli.
Untuk itu, mahasiswa menyampaikan sejumlah seruan. Diantaranya lawan Omnibus
Law, hentikan PHK sepihak yang menciderai buruh, tolak upaya pencabutan 5,2 juta
subsidi kesehatan rakyat, stop perampasan tanah rakyat, berikan kebebasan jurnalis
dalam meliput berita yang pro rakyat, serta seruan lainnya.
"Aksi ini akan tetep berlanjut, penolakan akan terus diserukan," ungkapnya.
Aksi mahasiswa ini ditemui oleh salah satu pimpinan DPRD Kota Malang, Rimzah.
Menurut politisi Partai Gerindra ini, DPRD Kota Malang tidak punya wewenang untuk
menolak atau memutuskan materi tuntutan yang disampaikan oleh mahasiswa.
"Di DPRD Kota Malang ada 10 parpol, dan 8 parpol diantaranya punya jaringan di
pusat, contoh Gerindra ada Moreno. Saya berjanji akan langsung meneruskan
tuntutan mahasiswa ini pada DPR RI ," pungkas Rimzah..
Page 65 of 125.
