Page 62 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 FEBRUARI 2020
P. 62
Ia pun mengimbau untuk seluruh pihak dalam memberikan masukan ataupun kritik
terhadap pembahasan ruu tersebut. Nantinya, masukan itu bakal disimpan
pemerintah sebagai bahan pembahasan lanjutan di DPR.
"Silahkan semua memberikan masukan, mengkritisi. Nanti kan kami record
semuanya dan itu yang akan menjadi bahan nanti untuk diskusi dengan teman-
teman di parlemen," pungkasnya.
Pemerintah saat ini sedang merancang omnibus law RUU Cipta Kerja. Dalam draf
RUU Cipta Kerja, omnibus law tersebut akan mengatur beberapa kebijakan
pemerintah.
Salah satunya, penghapusan aturan soal upah yang seharusnya diterima buruh bila
mereka berhalangan tidak masuk kerja. Dalam draf tersebut dijelaskan nuruh atau
pekerja yang tidak melakukan pekerjaan karena berhalangan, melakukan pekerjaan
lain di luar pekerjaannya dan telah mendapatkan persetujuan pengusaha atau
karena menjalankan hal waktu istirahat atau cuti memang masih diberi hak untuk
mendapatkan upah dari pengusaha.
Tapi, besaran upah yang diterima tidak diatur dalam ruu tersebut. Besaran upah
nantinya akan diatur dalam peraturan pemerintah.
Hal tersebut berbeda jika dibandingkan dengan UU Ketenagakerjaan yang berlaku
saat ini. Dalam beleid tersebut, bila pekerja berhalangan sehingga tidak bisa bekerja
mereka akan mendapatkan upah.
Perumusan beleid tersebut menimbulkan reaksi dari buruh. Mereka, salah satunya
yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menentang
pembahasan beleid tersebut.
Tentangan dilakukan karena mereka khawatir RUU Cipta Kerja bisa merugikan
buruh.
(ara/agt).
Page 61 of 125.
