Page 63 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 FEBRUARI 2020
P. 63

Title          MAHASISWA DI MALANG DEMO TOLAK OMNIBUS LAW CIPTA KERJA
               Media Name     kompas.com
               Pub. Date      24 Februari 2020
                              https://regional.kompas.com/read/2020/02/24/14082301/mahasiswa-di-mala ng-demo-
               Page/URL
                              tolak-omnibus-law-cipta-kerja
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Negative





               MALANG  ,  - Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat untuk
               Demokrasi berdemonstrasi di depan Gedung DPRD Kota  Malang  , Jawa Timur,
               Senin (24/2/2020).

                Mereka menolak Rancangan Undang-Undang (RUU)  Omnibus Law Cipta Kerja  ,
               karena dinilai menghilangkan hak-hak masyarakat demi kepentingan investasi.

                Aksi itu dimulai dari Stadion Gajayana, Kota Malang.

                Para pendemo lantas melakukan gerak jalan menuju Gedung DPRD Kota Malang.

                 Koordinator mahasiswa Ramli Abdulrajak mengatakan, Omnibus Law Cipta Kerja
               mengancam hak masyarakat, baik dari sektor agraria, ketenagakerjaan dan
               lingkungan.

                "Kita dari berbagai elemen gerakan rakyat turun untuk menolak sistem rancangan
               undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja yang mencederai hak normatif
               masyarakat. Baik sektor agraria maritim, sektor ketenagakerjaan dan lingkungan,"
               kata Ramli.

                Di sektor lapangan kerja, Omnibus Law akan menghapus hak pekerja yang
               tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

                 Menurut mahasiswa, hak pekerja dalam Undang-Undang tersebut masih sering
               dilanggar oleh pihak korporasi.

                Apalagi ketika nantinya regulasi tersebut tergantikan oleh Omnibus Law.


                "Ini justur lebih menyengsarakan," ujar Ramli.

                Hal yang sama terjadi untuk sektor agraria.

                Pemerintah melalui Omnibus Law dianggap telah mengkhianati semangat Undang-
               Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria.


                 Tidak hanya itu, Omnibus Law juga dinilai akan memperparah kerusakan
               lingkungan akibat ulah korporasi.










                                                       Page 62 of 125.
   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68