Page 138 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 OKTOBER 2019
P. 138

Title          TARIK ULUR BESARAN UMP DKI: ANTARA SUARA PEKERJA DAN PENGUSAHA
               Media Name     tempo.co
               Pub. Date      25 Oktober 2019
                              https://fokus.tempo.co/read/1264333/tarik-ulur-besaran-ump-dki-antara- suara-pekerja-
               Page/URL
                              dan-pengusaha
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive














               Dalam rapat Dewan Pengupahan DKI Jakarta yang digelar Rabu, 23 Oktober 2019,
               pemerintah DKI Jakarta menerima masukan mengenai besaran upah minimum provinsi
               atau UMP DKI. Ada perbedaan usulan terkait dengan UMP dari kalangan pengusaha dan
               serikat pekerja.

               Serikat pekerja mengajukan usulan kenaikan UMP DKI menjadi Rp 4,6 juta. Sementara
               dari kalangan pengusaha menerima usulan Kementrian Tenaga Kerja sebesar Rp 4,27
               juta. Adapun UMP DKI tahun ini mencapai Rp 3,9 juta.


               "Kami akan sama-sama kaji kembali untuk ditetapkan tanggal 1 November untuk UMP
               2020," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Andri Yansah di Balai Kota
               DKI, Rabu, 23 Oktober 2019.

               Pemerintah Pusat telah mengeluarkan Surat Edaran Kementerian Tenaga Kerja Nomor
               308 Tahun 2019 yang memerintahkan upah minimum di ibu kota naik hingga 8,51
               persen. Jika mengacu pada surat edaran Kemenaker tersebut, upah di DKI naik menjadi
               Rp 4,27 juta. "Kami masih mengakomodir usulan-usulan dari pihak asosiasi atau
               pengusaha," kata Andri Yansyah.


               Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyatakan UMP DKI 2020 seharusnya
               berada di atas Rp 4,31 juta. Sebab, saat ini masih ada kebutuhan buruh yang tak
               terakomodir dengan usulan UMP pemerintah yang naik hanya 8,51 persen.

               Ketua Departemen Komunikasi dan Media KSPI Kahar S. Cahyono mengatakan UMP
               lebih dari Rp 4,31 juta itu mempertimbangkan penambahan kebutuhan hidup layak
               (KHL) dari 60 menjadi 84 item. Item tambahan yang dimaksud, di antaranya untuk
               membeli televisi dan parfum. "Penambahan penting antara lain item untuk pembelian
               handphone, pulsa, televisi, parfum, dan sebagainya di mana item tersebut saat ini
               menjadi kebutuhan yang tidak bisa terpisahkan dari pekerja," kata dia.

               Menurut Kahar, buruh memerlukan televisi sebagai bahan pelengkap di rumah. Televisi
               juga Kahar anggap untuk mengedukasi dan menghibur buruh.

               Sementara parfum, dia mengatakan diperlukan khususnya bagi buruh yang bekerja di
               kantor. "Soal parfum sebenarnya ini usulan lama agar buruh, terutama yang bekerja di





                                                      Page 137 of 146.
   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143