Page 139 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 OKTOBER 2019
P. 139
kantoran bisa tampil pede," ujarnya. Nilai UMP yang diusulkan oleh serikat pekerja
sebesar Rp 4,6 juta.
Adapun kalangan pengusaha menyatakan kenaikan upah 8,51 persen saja sudah dinilai
memberatkan. Sebab, ketentuan UMP itu juga berlaku bagi pekerja baru, belum
berpengalaman dan yang masih lajang.
Anggota Dewan Pengupahan DKI Jakarta, Sarman Simanjorang menjelaskan kenaikan
tersebut memberatkan karena kondisi perekonomian global yang tidak menentu
sehingga berpengaruh pada beberapa sektor bisnis, seperti ritel akibat pukulan bisnis
online dan usaha padat karya karena penurunan daya beli masyarakat.
"Walaupun kenaikan UMP DKI sebesar 8,51 persen, namun dengan kondisi ekonomi
saat ini bagi pengusaha tetap menjadi beban berat," kata Sarman.
Meski begitu, Sarman menyatakan kalangan pengusaha akan menghormati dan
mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dalam
menentukan nilai UMP. "Kami inginnya UMP naik menjadi di kisaran angka Rp 4 juta
saja, tapi kalau tidak mampu (membayarnya), kami akan secepatnya mengajukan
penangguhan kepada pemerintah," ujarnya.
Untuk mekanisme penangguhan tersebut telah diatur dalam PP tersebut. Pengusaha
memiliki kesempatan hampir satu setengah bulan untuk mengevaluasi mengenai
kemampuan mereka dalam melaksanakan kenaikan UMP 2020.
Selain itu, Sarman meminta kepada serikat pekerja untuk memahami kondisi
perekonomian tanah air. Dia juga menyarankan, mereka tidak menggelar aksi unjuk
rasa yang bisa mengganggu iklim bisnis dan investasi.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan bakal menyesuaikan
UMP DKI tahun 2020 sesuai dengan keputusan pemerintah pusat. Meskipun hal itu tak
sesuai dengan tuntutan buruh, Anies berjanji para pekerja kerah biru akan
mendapatkan banyak manfaat dari program yang diberikan Pemprov DKI. "(Keputusan
UMP) belum selesai, tapi bedanya nanti akan ada perluasan manfaat bagi pekerja," kata
dia.
Pemprov DKI, kata Anies, bakal mengumumkan keputusan UMP 2020 pada 1 November
2019. Dari hasil keputusan UMP sebelumnya, kata Anies, pemerintah juga turut
membantu pekerja dengan meringankan kebutuhan hidup mereka dengan memberikan
subsidi dari aspek pengeluaran mereka.
Artinya, Anies mengatakan biaya hidup yang lebih tinggi di DKI dibantu pemerintah
dengan adanya Kartu Pekerja. Sehingga mereka bisa memangkas biaya untuk
transportasi hingga membeli kebutuhan pangan dengan harga terjangkau. "Kemudian
juga biaya pendidikan bagi anak-anaknya yang diberikan lewat KJP," ujarnya.
Dewan Pengupahan diketahui telah menghitung survei kebutuhan hidup layak (KHL) di
DKI Jakarta berkaitan dengan UMP DKI. Survei dilakukan di 15 titik pasar. Dari hasil
survei tersebut dihasilkan KHL di DKI berkisar antara Rp 3,96 juta.
Page 138 of 146.
