Page 52 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 OKTOBER 2019
P. 52
saing investasi, yakni dengan mendorong minat investor asing untuk menanamkan
modal di Indonesia.
Menurutnya, UU Ketenagakerjaan saat ini belum fleksibel bagi investasi asing,
misalnya aturan pesangon bagi pegawai yang mengalami pemutusan hubungan
kerja (PHK), jenis pekerjaan berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT)
yang dibatasi, dan rasio penaikan upah minimum yang terlalu tinggi.
Regulasi ini membuat Indonesia cenderung kurang atraktif bagi investor asing.
"Saran ini sejalan dengan visi pemerintah dalam pembuatan omnibus law tentang
cipta kerja yang nantinya dapat dikoordinasikan. Tentunya reformasi UU ini harus
segera dilaksanakan secara cepat agar Indonesia tidak kehilangan momentum
investasi," kata dia.
Peningkatan
Meski peringkat EoDB stagnan di posisi 73, Indonesia mengalami peningkatan skor
dari 67,96 pada tahun lalu menuju 69,6 poin. Data ini disampaikan oleh Bank Dunia
melalui laporan Ease of Doing Business (EoDB) 2020.
Analis dari Bank Dunia, Maksym Lavorskyi, memaparkan, "Indonesia berada di
urutan ke-73 dengan skor 69,6. Indonesia telah melakukan lima reformasi untuk
mempermudah prosedur bisnis."
Reformasi itu sebagian besar melibatkan penggunaan teknologi informasi dan
komunikasi.
Sebagai contoh, Indonesia memperkenalkan sistem pelaporan dan pembiayaan
online untuk jenis pajak utama dan sistem elektronik manajemen perkara untuk
para hakim.
Ekonom senior Bank Dunia Arvind Jain juga mengatakan jumlah reformasi yang
dilakukan Indonesia merupakan salah satu yang terbanyak di Kawasan Asia Timur
dan Pasifik.
"Peringkat Indonesia memang stagnan, tetapi tergolong negara yang paling banyak
melakukan reformasi untuk peningkatan iklim usaha setelah Tiongkok," ujar Arvind
melalui telekonferensi di Kantor Bank Dunia, Jakarta, Jumat (25/10).
Negara-negara di Kawasan Asia Timur dan Pasifik disebutkan melakukan sebanyak
33 reformasi peningkatan iklim usaha selama setahun terakhir.
Jumlah reformasi di kawasan tersebut menurun sebanyak sepuluh selama periode
12 bulan hingga 1 Mei dan reformasi dilaksanakan kurang dari setengah negara-
negara di kawasan, yaitu 12 negara dari 25 negara.
Page 51 of 146.
