Page 53 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 OKTOBER 2019
P. 53

Title          KEBERANGKATAN 42 PEKERJA MIGRAN ILEGAL BERHASIL DIGAGALKAN
               Media Name     harianjogja.com
               Pub. Date      26 Oktober 2019
                              https://news.harianjogja.com/read/2019/10/26/500/1023190/keberangkatan -42-
               Page/URL
                              pekerja-migran-ilegal-berhasil-digagalkan
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive



























               Direktorat Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri bersama
               dengan Direktorat Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
               Kementerian Ketenagakerjaan melakukan sidak ke PT IJ, Pelaksana Penempatan
               Pekerja Migran Indonesia yang berlokasi di Bekasi, Jawa Barat. Sidak dilakukan
               pada Selasa (22/10/2019).

               Sidak yang dipimpin oleh Rihat Purba, Kasi Pengawasan Norma Pelatihan
               Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri, Ditjen Binwasnaker dan K3, berhasil
               menggagalkan keberangkatan 42 orang calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang
               diduga akan diberangkatkan bekerja secara nonprosedural ke luar negeri.


               "PT IJ tidak dapat menunjukkan dokumen penempatan calon pekerja migran yang
               dipersyaratkan. Apalagi lokasi penampungan merupakan rumah tinggal tanpa ada
               papan nama sebagaimana Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI)
               pada umumnya," kata Rihat saat memberikan keterangan, Kamis (24/10/2019).

               Rihat menegaskan, seluruh  42 calon PMI yang ditampung di rumah mewah
               berlantai dua itu adalah perempuan yang akan diberangkatkan bekerja ke luar
               negeri sebagai Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) ke Arab Saudi, Uni Emirat
               Arab, Malaysia, Singapura, dan Hongkong.

               "Mayoritas calon PMI berasal dari Kabupaten Lombok Tengah, NTB dan sebagian
               dari Kabupaten Indramayu, serta Subang, Jawa Barat," ujar Rihat.

               Selaku penegak hukum ketenagakerjaan, Rihat mengatakan pihaknya akan
               menindaklanjuti kasus ini sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017





                                                       Page 52 of 146.
   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58