Page 114 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 MEI 2019
P. 114
Title KEMNAKER: SISTEM SATU KANAL UNTUK MENCEGAH PENGIRIMAN PMI ILEGAL
Media Name rmol.co
Pub. Date 25 Mei 2019
https://rmol.id/read/2019/05/25/391031/kemnaker-sistem-satu-kanal-untu k-
Page/URL
mencegah-pengiriman-pmi-ilegal
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Dirjen Pembinaan Penempatan dan Perluasan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker), Maruli Apul Hasoloan kembali menegaskan pengiriman pekerja migran
Indonesia (PMI) sektor pekerja rumah tangga (PRT) melalui sistem Satu Kanal (one
channel) ke Arab Saudi bertujuan untuk mencegah pengiriman PMI secara ilegal.
"Selama ini banyak pengiriman PMI ilegal ke sana dengan modus visa umroh. Nanti
tidak ada lagi pakai cara ilegal seperti itu," kata Maruli dalam diskusi dengan
wartawan di Jakarta, Jumat (24/5).
Sebagaimana diberitakan pada Desember 2018, Menteri Ketenagakerjaan, M. Hanif
Dhakiri menerbitkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan (Kepmenaker) Nomor
291/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Pekerja
Migran Indonesia di Kerajaan Arab Saudi Melalui Sistem Satu Kanal.
Menurut Maruli, pada Mei 2015 pemerintah mengeluarkan kebijakan menghentikan
pengiriman PMI sektor PRT ke seluruh negara di Timur Tengah. Alasannya waktu
itu, antara lain, pertama,banyak PMI diperlakukan tidak manusiawi di hampir semua
negara di Timteng. Kedua, semua negara di Timteng tidak mempunyai peraturan
perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja asing termasuk PMI.
Sekarang pemerintah mengeluarkan kebijakan akan mengirim PMI sektor PRT ke
Arab Saudi, dengan pertimbangan,pertama, Arab Saudi sangat membutuhkan PMI.
Kedua, Arab Saudi sudah mempunyai peraturan tertulis untuk melindungi tenaga
kerja asing. Ketiga, pemerintah Arab Saudi dan pemerintah Indonesia sudah
menandatangani MoU pengiriman PMI ke Arab Saudi dengan sistem satu kanal.
Menurut Maruli, banyak negara membutuhkan PMI terutama PMI sektor PRT seperti
Jepang, Taiwan, seluruh negara di Timteng, dan sebagainya.
Untuk itu, kata Maruli, pemerintah akan terus, pertama, meningkatkan perlindungan
terhadap PMI sejak dari Tanah Air atau sejak prapemberangkatan, di tempat kerja
atau negara penempatan sampai PMI kembali lagi ke Tanah Air.
Perlindungan prapemberangkatan seperti menghindari perekrutan melalui calo.
Karena itulah pemerintah, kata dia, telah membangun desa migran produktif dan
kantor pelayanan satu atap di kantong-kantong PMI yang dikirim ke banyak negara.
Page 113 of 277.
