Page 118 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 MEI 2019
P. 118
Title LINDUNGI PEKERJA MIGRAN, KEMNAKER PERBAIKI SISTEM TATA KELOLA PMI
Media Name liputan6.com
Pub. Date 25 Mei 2019
https://www.liputan6.com/news/read/3975793/lindungi-pekerja-migran-kem naker-
Page/URL
perbaiki-sistem-tata-kelola-pmi
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja
(Binapenta dan PKK) Maruli A. Hasoloan mengatakan pihaknya berkomitmen
mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebelum,
selama, dan setelah bekerja beserta keluarganya.
Maruli mengatakan hal itu bertujuan untuk menuntaskan permasalahan atau isu
pekerja migran. Berkaitan dengan hal tersebut, dibutuhkan sinergi antara
pemerintah dengan pemangku kepentingan (stakeholder), termasuk di dalamnya
masyarakat media massa dan Civil Society Organization (CSO).
"Berbagai langkah telah dilakukan pemerintah untuk perbaikan sistem tata kelola
PMI di dalam maupun luar negeri," kata Maruli di Jakarta, Jumat (24/5) petang.
Acara sarasehan bertajuk Peningkatan Peran Media dan CSO dalam Mempromosikan
Penempatan dan Pelindungan PMI itu dihadiri Karo Hukum Budiman, Direktur
Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (PTKLN) Eva Trisiana dan Kepala Biro Hukum
Kemnaker Budiman. Turut hadir pembicara Savitri dari Jaringan Buruh Migran
Indonesia, Direktur Eksekutif Padma Indonesia, Gabriel dan Jurnalis Kompas
Mediana.
Untuk melindungi dan melayani pekerja migran di dalam dan luar negeri pemerintah
telah melakukan kerja sama serta penandatanganan nota kesepahaman (MoU)
dengan beberapa negara, termasuk penyediaan jaminan sosial bagi PMI.
"Pelindungan pekerja migran lainnya yakni kerja sama melalui uji coba sistem
penempatan satu kanal (one channel) untuk melindungi pekerja migran dari
berbagai eksploitasi yang merugikan," katanya.
Saat ini, One Channel baru diterapkan di Arab Saudi. "Sekarang sedang kami
usahakan digunakan di semua negara (penempatan PMI)."
Sementara untuk pelindungan pekerja migran dalam negeri, melalui program
Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) dan Desa Migran Produktif (Desmigratif).
Direktur PTKLN Eva Trisiana menambahkan Pemerintah Indonesia dan Jepang
Page 117 of 277.
