Page 37 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 MARET 2020
P. 37

Title          TAK MILIKI PERATURAN PERUSAHAAN, PT DGI KENA SANKSI HUKUM
               Media Name     merdeka.com
               Pub. Date      17 Maret 2020
                              https://www.merdeka.com/uang/tak-miliki-peraturan-perusahaan-pt-dgi-ke na-sanksi-
               Page/URL
                              hukum.html
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive












               Merdeka.com -  Pengadilan Negeri (PN) Kelas II,  Jakarta  Selatan, Kamis (12/3)
               menjatuhkan sanksi kepada tersangka, Direktur PT. DGI, H M D denda Rp 5 juta
               atau hukuman kurungan 1 bulan penjara. Sanksi hukum dijatuhkan menyusul
               adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan Ketenagakerjaan oleh PT. DGI.


               Sanksi dijatuhkan kepada DGI yang terbukti tidak memiliki Peraturan Perusahaan
               (PP) itu digelar dalam sidang dengan berkas perkara No.1/Tipiring/II/2020/PPNS-
               Naker, perihal sidang Tindak Pidana Ringan (Tipiring) PT. DGI.


               "Kami mendahulukan penegakan hukum preventif edukatif, preventif yustisi. Apabila
               dua cara tersebut sudah dilakukan, namum masih diabaikan atau tidak diindahkan
               maka represif yustisia baru dijalankan," kata Direktur Bina Penegakan Hukum
               Ketenagakerjaan, Iswandi Hari, di Jakarta, Kamis (12/3).

               Iswandi menambahkan penegakan hukum represif yustisia dijalankan semata-mata
               untuk menjalankan aturan dan menimbulkan efek jera kepada para perusahaan
               yang melanggar UU Ketenagakerjaan. Langkah ini dilakukan untuk membuat efek
               jera pengusaha dalam pelanggaran tindak pidana ketenagakerjaan.

               "Sehingga diharapkan perusahaan bisa taat kepada peraturan ketenagakerjaan,"
               ujar Iswandi Hari.

               Hari berpendapat, DGI telah masuk terbukti melanggar Pasal 108 ayat 1 UU Nomor
               13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan bahwa "Pengusaha yang mempekerjakan
               pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 orang pekerja wajib membuat PP yang
               berlaku setelah di sahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk".

               Sidang Tipiring dengan saksi dari Pengawas Ketenagakerjaan Agus Farich Husni dan
               3 Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Sumanti, Herybertus Opat dan Arief Wahyudiana)
               dihadiri oleh Kasubdit Penyidikan Tindak Pidana Norma Ketenagakerjaan dan K3,
               Agus Subekti dan Kepala Seksi Penyidikan Tindak Pidana Norma K3, Ronald F
               Panggabean.

               [hrs].






                                                       Page 36 of 142.
   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42