Page 77 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 MARET 2020

Title MENAKER MINTA BURUH YANG ABSEN KARENA CORONA DIGAJI PENUH
Media Name detik.com
Pub. Date 17 Maret 2020
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/4943074/menaker-minta- buruh-yang-
Page/URL
absen-karena-corona-digaji-penuh
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meminta seluruh kepala daerah
memastikan buruh tetap menerima upah penuh ketika berhalangan kerja karena
dikategorikan orang dalam pemantauan (ODP) virus corona (Covid-19).

Hal itu disampaikan melalui Surat Edaran (SE) Menaker Nomor M/3/HK.04/III/2020
tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka
Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19.

"Bagi pekerja/buruh yang dikategorikan sebagai Orang Dalam Pemantauan (ODP)
terkait Covid-19 berdasarkan keterangan dokter sehingga tidak masuk kerja paling
lama 14 hari atau sesuai standar Kementerian Kesehatan, maka upahnya dibayarkan
secara penuh," kata Ida dalam keterangan pers, Jakarta, Selasa (17/3/2020).

Dalam SE tersebut, Ida meminta para gubernur melaksanakan perlindungan
pengupahan bagi pekerja terkait pandemi Covid-19, serta mengupayakan
pencegahan, penyebaran, dan penanganan kasus terkait virus tersebut di
lingkungan kerja.

Dia menegaskan, pekerja yang dikategorikan kasus suspek Covid-19 dan
mengharuskan mereka dikarantina atau diisolasi menurut keterangan dokter,
upahnya dibayarkan secara penuh selama menjalani masa karantina.

"Bagi pekerja/buruh yang tidak masuk kerja karena sakit Covid-19 dan dibuktikan
dengan keterangan dokter, maka upahnya dibayarkan sesuai peraturan perundang-
undangan," jelasnya.

Sementara itu, perusahaan yang membatasi kegiatan usaha karena kebijakan
pemerintah daerah untuk pencegahan dan penanggulangan Covid-19, yang mana
itu menyebabkan sebagian atau seluruh pekerja tidak masuk kerja dengan
mempertimbangkan kelangsungan usaha, maka perubahan besaran dan cara
pembayaran upah mereka dilakukan sesuai kesepakatan pengusaha dengan buruh.

"Berkaitan dengan hal-hal tersebut, para Gubernur diminta untuk melaksanakan dan
menyampaikan surat edaran ini kepada Bupati/Walikota serta pemangku
kepentingan terkait di wilayahnya masing-masing," tambahnya. (toy/ara)

Page 76 of 142.