Page 80 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 MARET 2020
P. 80
"PHK juga dipermudah, proses PHK tidak harus mekanisme lewat mediasi dinas
tenaga kerja, asal ada kesepakatan, sepakati dengan pekerja, serikat tidak
dilibatkan," jelasnya.
FSPRTMM Jawa Tengah ini juga menggelar rapat untuk menyusun pernyataan sikap
penolakan Omnibus Law, sejak 16-17 Maret 2020. Hasil rapat ini akan diserahkan ke
DPRD Provinsi Jateng dan Gubernur Jateng. Mereka berharap tuntutan bisa segera
disampaikan ke pusat dan tetap berpedoman pada UU nomor 13 tahun 2003.
"Harapannya kembalikan ke UU 13 tidak usah RUU Cipta Kerja," tegasnya.
Selain itu Edy menegaskan agar pemerintah tidak melupakan polemik Omnibus Law
di tengah penanganan COVID-19 atau Corona. Sebab, menurutnya Omnibus Law
berdampaknya lebih luas ke masyarakat Indonesia.
"Corona itu memang mengkhawatirkan, semua takut. Lebih khawatirkan manakala
RUU Cipta Kerja disahkan, lebih berat, dampak lebih besar bagi pekerja, melebihi isu
Corona. Jangan lupakan masalah Omnibus Law, harus dapat perhatian serius kalau
tidak diperhatikan bahaya lebih besar," jelas Edy.
Edy juga berpendapat jangan sampai terjadi lockdown untuk penanganan virus
COVID-19 ini. Dia menyebut kerugian yang dialami masyarakat akan jauh lebih
besar dan berpotensi menjadi runyam.
"Kalau lockdown semua rugi, pekerja merasa rugi. Kita harap jangan sampai
lockdown.
Kita kan butuh kerjaan, jangan sampai ada kendala," katanya.
(ams/rih)
Page 79 of 142.
