Page 89 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 MARET 2020
P. 89
Title KEMENKO PEREKONOMIAN TARGETKAN KARTU PRAKERJA RILIS JUMAT
Media Name republika.co.id
Pub. Date 17 Maret 2020
https://republika.co.id/berita/q7c2uh370/kemenko-perekonomian-targetka n-kartu-
Page/URL
prakerja-rilis-jumat
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
JAKARTA -- Pemerintah semakin mempercepat pelaksanaan kartu prakerja, dari
yang semula akhir Maret menjadi pekan ini. Akselerasi dilakukan untuk
mengantisipasi gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terjadi akibat
perlambatan kinerja dunia usaha sebagai dampak dari penyebaran virus corona
(Covid-19).
Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono menjelaskan,
percepatan implementasi kartu prakerja sudah sesuai dengan arahan Presiden Joko
Widodo. "Mudah-mudahan, hari Jumat (20/3) sudah akan dilaksanakan soft
launching ," tuturnya di Gedung Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa
(17/3).
Saat ini, pemerintah sedang menyusun Peraturan Presiden (Perpres) mengenai
Project Management Office (PMO) program kartu prakerja. Regulasi ini menjadi
pelengkap Perpres Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja
Melalui Program Kartu Prakerja yang diundangkan pada Jumat (28/2).
Susiwijono mengatakan, Kemenko Perekonomian bersama kementerian/lembaga
terkait sedang menentukan pihak-pihak yang akan ditugaskan sebagai PMO. "Hari
ini diproses, PMO disiapkan siapa saja," ujarnya.
Merujuk pada Perpres 36/2020, PMO atau disebut sebagai manajemen pelaksana
merupakan unit yang melaksanakan program kartu prakerja dan memiliki berbagai
fungsi, dari pengelolaan sumber daya manusia hingga penyediaan informasi pasar
kerja. Manajemen pelaksana bertanggung jawab atas ketua komite cepat kerja,
yang berdasarkan Perpres 36/2020, diamanatkan kepada Menteri Koordinator
Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Manajemen pelaksana terdiri dari direktur
eksekutif sebagai pemimpin dan direktur yang ditetapkan paling banyak lima orang.
Mereka dapat berasal dari non pegawai negeri sipil dan pegawai negeri sipil.
Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme tata kerja manajemen pelaksana akan
diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Tapi, untuk
pembahasan hak keuangan dan fasilitas, akan dibahas dalam bentuk Perpres.
Pada tahun ini, pemerintah menargetkan penyebaran kartu prakerja untuk 2 juta
penerima. Anggaran yang sudah disiapkan dalam APBN 2020 adalah Rp 10 triliun..
Page 88 of 142.
