Page 96 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 OKTOBER 2019
P. 96
Langkah Pemerintah Terhadap masalah PHK, khususnya dalam kasus tertentu
pemerintah telah memiliki kebijakan agar bagaimana pengusaha tidak melakukan
PHK terhadap pekerjanya.
Di samping telah ada forum tripartit (pemerintah, pengusaha/asosiasi pengusaha,
dan pekerja/serikat pekerja) sebagai forum komunikasi yang mengedepankan dialog
mengenai hal-hal yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, peranan pemerintah
yang bersifat preventif yaitu pencegahan terjadinya PHK telah dilakukan jauh-jauh
hari sebelumnya.
Hal itu tertuang dalam tiga Surat Edaran (SE) dari Kementerian Tenaga Kerja,
yaitu SE-643/MEN/PHI-PPHI/IX/2 tanggal 26 September 2005, SE-907/MEN/PHI/-
PPHI/X/2004, dan SE.03/MEN/III/2012 tentang Pencegahan PHK. Dalam ketiga SE
itu dinyatakan, pemerintah melalui Gubernur/Bupati/Walikota agar mengambil
langkah-langkah untuk menghindari PHK.
Langkah pemerintah tersebut di antaranya mengimbau pengusaha agar
mengurangi upah dan fasilitas pekerja tingkat atas misalnya manajer dan direktur,
mengurangi shift , membatasi lembur, mengurangi jam kerja, meliburkan atau
merumahkan pekerja secara bergilir untuk sementara waktu, tidak memperpanjang
kontrak pekerja yang habis masanya, memberikan pensiun yang memenuhi syarat,
meminta perusahaan untuk melakukan efisiensi biaya produksi, termasuk overhead
perusahaan, meminta agar setiap pengusaha mengefektifkan forum bipartit dan
mengedepankan dialog antara pengusaha dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh di
perusahaan masing-masing.
Apabila dengan cara-cara di atas PHK tidak dapat dihindari dan pengusaha terpaksa
untuk melakukan PHK, maka harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Dari kacamata saya sebagai praktisi di bidang hukum ketenagakerjaan, langkah
pemerintah yang memberikan imbauan terkait pencegahan PHK di atas dirasa masih
kurang cukup. Pemerintah juga harus mengimbau agar perusahaan memasukkan
program pesangon bagi pekerjanya yang difasilitasi oleh pihak penyedia jasa seperti
itu, misalnya dari asuransi selagi perusahaan tersebut masih beroperasi dan roda
bisnis masih berjalan.
Hal itu penting, karena selama ini banyak perusahaan yang tidak beritikad baik, di
mana pekerjanya tidak diberikan pesangon ketika terjadi PHK. Sehingga hal ini
menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi pekerja dan keluarganya. Dengan
menyandang status pengangguran, uang pesangon tersebut akan sangat penting
sekali untuk memenuhi kebutuhan hidup terutama bagi keluarganya, hingga yang
bersangkutan mendapat pekerjaan baru di tempat lain.
PHK Karena Resesi Meskipun tidak diharapkan terjadi, namun jika akhirnya
perusahaan tidak beroperasi karena kelesuan ekonomi akibat resesi tersebut dan
memutuskan PHK, maka UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah
mengatur mengenai hak-hak apa saja yang akan diterima oleh pekerja.
Page 95 of 106.
