Page 97 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 OKTOBER 2019

PHK karena resesi tidak diatur dalam UU No. 13 tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, tetapi resesi bisa ditafsirkan sebagai bentuk efisiensi, sehingga
bisa diterapkan Pasal 164 ayat (3) UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,
di mana aturan tersebut mengatur bahwa pekerja berhak atas dua kali ketentuan
Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar satu kali ketentuan Pasal
156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (4).

Mungkin perusahaan akan merasa berat untuk memenuhi kompensasi di atas,
karena itu dalam RUU Ketenagakerjaan masalah pesangon diisukan akan dihapus.
Inilah yang menjadi polemik karena Serikat Pekerja/Serikat Buruh menolak jika
pasal penghapusan pesangon diberlakukan dalam RUU Ketenagakerjaan.

Persoalan lain, ketika perusahaan tidak mau memberikan hak-hak pekerja sebagai
konsekuensi terjadinya PHK. Permasalahan disputes tersebut mengakibatkan
pekerja harus menuntut hak-haknya melalui lembaga penyelesaian hubungan
industrial yang dimulai dari perundingan bipartit, mediasi, dan kemudian pengadilan
hubungan industrial.

Tidak hanya sampai di pengadilan hubungan industrial, tetapi sampai pada tingkat
kasasi ke Mahkamah Agung (MA) hanya untuk mencari keadilan atas hak-hak
pekerja tersebut. Tentu bukan waktu yang pendek, melainkan memakan waktu
yang cukup lama. Karena itu untuk terciptanya penyelesaian hubungan industrial
yang cepat, efisien, dan biaya murah, MA kemudian mengeluarkan SE Nomor 3
tahun 2018 yang pada intinya dalam perkara perselisihan hubungan industrial tidak
ada Peninjauan Kembali ke MA.

Masalah lainnya terkait dengan eksekusi atas putusan pengadilan hubungan
industrial. Jika pengusaha memang tidak ada uang atau aset yang bisa disita untuk
memenuhi hak-hak pekerja, maka hal itu menjadi persoalan tersendiri, karena
dianggap putusan hanya memenangkan pekerja di atas kertas, namun tidak
memiliki implikasi apa-apa.

Karena itu dalam RUU Ketenagakerjaan diharapkan agar ada pengaturan khusus
yang dapat mengamankan hak-hak pekerja yang menjadi korban PHK jika ada
pengusaha yang tidak mau memenuhi hak-hak pekerja atas PHK yang dilakukan.

Meskipun Indonesia belum resesi karena tingkat pertumbuhan ekonomi masih 5%,
namun tidak boleh merasa aman dengan kondisi tersebut. Harus ada langkah-
langkah strategis agar kejadian di Turki tidak berimbas. Kondisi dalam negeri juga
harus stabil karena para investor selalu melirik negara dengan kondisi yang stabil
karena terkait dengan rasa aman dalam berinvestasi.

Rolas Tampubolon praktisi hubungan industrial dan hukum ketenagakerjaan
(mmu/mmu) Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar
tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini
sekarang! resesi resesi ekonomi phk pertumbuhan ekonomi investasi.

Page 96 of 106.