Page 133 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JULI 2020

milik daerah (BUMD) serta perusahaan swasta wajib memiliki kuota untuk pekerja disabilitas.
Pasal 53 dalam UU tersebut mengatur tentang pemerintah pusat dan daerah, BUMN dan BUMD
paling sedikit memperkerjakan dua persen penyandang disabilitas dari jumlah pegawai.
Sementara perusahaan swasta wajib memperkerjakan paling sedikit satu persen penyandang
disabilitas dari total pekerja.

Dia memastikan bahwa tim pengawas ketenagakerjaan dari Kementerian Ketenagakerjaan akan
terus melakukan pengawasan dengan tanggung jawab pengawasan di kementerian dan
lembaga tidak berada di bawah wewenang kementeriannya. Kementerian Ketenagakerjaan dan
Kementerian BUMN hari ini juga menandatangani nota kesepahaman untuk melatih dan
menempatkan tenaga kerja penyandang disabilitas di perusahaan-perusahaan BUMN.

Nota kesepahaman itu, kata Menaker, adalah bentuk komitmen bersama dalam rangka
mewujudkan hak penyandang disabilitas untuk bekerja dan tugas pemerintah menciptakan
lingkungan tenaga kerja yang inklusif. Langkah Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian
BUMN itu disambut baik oleh Ketua Umum Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia
(PPDDI) Gufroni Sakaril. Gufroni menyebut nota kesepahaman itu sebagai kabar baik bagi
penyandang disabilitas dan dapat memberi kepercayaan diri bagi mereka yang masih mencari
kerja.

"Ini merupakan terobosan dan Alhamdulillah, ini kabar baik bagi teman-teman disabilitas yang
hari ini masih belum bekerja sehingga dengan ada MoU ini mereka lebih PD (percaya diri) lagi
untuk melamar," kata Gufroni.

Dia juga memuji langkah Kementerian Ketenagakerjaan untuk meluncurkan Layanan Informasi
Ketenagakerjaan Disabilitas yang mempermudah penyandang disabilitas mencari informasi
lowongan pekerjaan di perusahaan-perusahaan BUMN.

Pewarta: Prisca Triferna Violleta Editor: Masuki M. Astro COPYRIGHT (c)2020 .

132