Page 138 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JULI 2020
P. 138
Ringkasan
Dalam upaya memberikan pelindungan dan pemenuhan hak kepada penyandang disabilitas,
Kementerian Ketenagakerjaan menandatangani Nota Kesepahaman bersama dengan
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tentang pelatihan kerja dan penempatan tenaga
kerja penyandang disabilitas pada BUMN.
Penandatangan komitmen bersama tersebut dilakukan langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan,
Ida Fauziyah dan Menteri BUMN, Erick Thohir di Ruang Tridharma Kementerian
Ketenagakerjaan, Jakarta, Rabu (22/7/2020).
SEPAKAT PEKERJAKAN PENYANDANG DISABILITAS
Dalam upaya memberikan pelindungan dan pemenuhan hak kepada penyandang disabilitas,
Kementerian Ketenagakerjaan menandatangani Nota Kesepahaman bersama dengan
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tentang pelatihan kerja dan penempatan tenaga
kerja penyandang disabilitas pada BUMN.
Penandatangan komitmen bersama tersebut dilakukan langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan,
Ida Fauziyah dan Menteri BUMN, Erick Thohir di Ruang Tridharma Kementerian
Ketenagakerjaan, Jakarta, Rabu (22/7/2020).
Dalam sambutannya, Menaker Ida Fauziyah menyampaikan, sesuai dengan UU Nomor 8 Tahun
2016, khususnya terkait Pasal 53 ayat (1), di mana Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan
Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit dua
persen penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
"Kami mengajak bergandengan tangan terutama teman-teman BUMN dan pimpinan perusahaan
BUMN menandatangani komitmen bersama berikutnya. Kalau sekarang dengan Menteri BUMN,
berikutnya ditindaklanjuti oleh seluruh perusahaan yang dikelola Kementerian BUMN," kata
Menaker Ida dalam siaran persnya.
Dengan kondisi pandemi Covid-19 saat ini, Ida berharap BUMN mempekerjakan dan terus
memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas sebagai wujud pemenuhan hak untuk
membuktikan peran dan partisipasinya dalam pembangunan sesuai dengan potensi dan
kemampuannya.
"Kami tak henti-hentinya mengingatkan Kementerian/Lembaga, BUMN, pemda untuk
merealisasi UU Nomor 8 Tahun 2016. Kalau belum sampai dua persen, mohon didorong agar
sampai terpenuhi dua persen," ujarnya.
Menaker Ida memberikan apresiasi kepada perusahaan BUMN yang telah banyak memberikan
kesempatan mempekerjakan penyandang disabilitas.
Meski kondisi pandemi, dengan pasar kerja terbatas dan banyaknya pekerja dirumahkan,
diharapkan bisa memenuhi 2 persen. "Tetapi tetap mengingatkan komitmen itu penting untuk
direalisasikan," ujarnya.
Penyandang disabilitas, Muktadin Mustafa, yang kini bekerja di Kemnaker berharap BUMN dan
K/L lainnya juga mendukung untuk mempekerjakan dan memberikan kesempatan lebih luas
kepada penyandang disabilitas seperti dirinya. "Fasilitas sudah ada ada, BUMN dan K/L
mendukung, sudah saatnya kita bisa sukses," katanya
137
