Page 135 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JULI 2020
P. 135

Ringkasan

              Dalam upaya memberikan pelindungan dan pemenuhan hak kepada penyandang disabilitas,
              Kementerian  Ketenagakerjaan  (Kemnaker)  menandatangani  Nota  Kesepahaman  bersama
              dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Kemen BUMN) tentang pelatihan kerja dan
              penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas pada BUMN.



              KEMNAKER-KEMEN BUMN SEPAKAT PEKERJAKAN PENYANDANG DISABILITAS

              Jakarta  -  Dalam  upaya  memberikan  pelindungan  dan  pemenuhan  hak  kepada  penyandang
              disabilitas,  Kementerian  Ketenagakerjaan  (Kemnaker)  menandatangani  Nota  Kesepahaman
              bersama dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Kemen BUMN) tentang pelatihan kerja
              dan penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas pada BUMN. Penandatangan komitmen
              bersama tersebut dilakukan langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah dan Menteri
              BUMN,  Erick  Thohir,  di  Ruang  Tridharma  Kementerian  Ketenagakerjaan,  Jakarta,  Rabu
              (22/7/2020).

              Dalam sambutannya, Menaker Ida Fauziyah menyampaikan, sesuai dengan UU Nomor 8 Tahun
              2016, khususnya terkait Pasal 53 ayat (1), di mana Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan
              Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2 persen
              Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.

              "Kami mengajak bergandengan tangan terutama temen-temen BUMN dan pimpinan perusahaan
              BUMN menandatangani komitmen bersama berikutnya. Kalau sekarang dengan Menteri BUMN,
              berikutnya  ditindaklanjuti  oleh  seluruh  perusahaan  yang  dikelola  Kementerian  BUMN,"  kata
              Menaker Ida.

              Dengan kondisi pandemi Covid-19 saat ini, Menaker Ida berharap BUMN mempekerjakan dan
              terus memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas sebagai wujud pemenuhan hak
              untuk membuktikan peran dan partisipasinya dalam pembangunan sesuai dengan potensi dan
              kemampuannya.

              "Kami  tak  henti-hentinya  mengingatkan  Kementerian/Lembaga,  BUMN,  Pemda  untuk
              merealisasi  UU  Nomor  8  Tahun  2016.  Kalau  belum  sampai  2  persen,  mohon  didorong  agar
              sampai terpenuhi 2 persen," ujarnya.

              Menaker Ida memberikan apresiasi kepada perusahaan BUMN yang telah banyak memberikan
              kesempatan  mempekerjakan  penyandang  disabilitas.  Meski  kondisi  pandemi,  dengan  pasar
              kerja terbatas dan banyaknya pekerja dirumahkan, diharapkan bisa memenuhi 2 persen. "Tetapi
              tetap mengingatkan komitmen itu penting untuk direalisasikan," ujarnya.

              Penyandang disabilitas, Muktadin Mustafa, yang kini bekerja di Kemnaker berharap BUMN dan
              K/L lainnya juga mendukung untuk mempekerjakan dan memberikan kesempatan lebih luas
              kepada penyandang disabilitas seperti dirinya.

              "Fasilitas sudah ada ada, BUMN dan K/L mendukung, sudah saatnya kita bisa sukses," katanya
              Selama  bekerja  di  Kemnaker,  Muktadin  mengaku  fasilitas  kerja  yang  diberikan  sangat
              mendukung dan pekerjaan yang diberikan tidak menambah beban bagi dirinya. "Saya berterima
              kasih kepada Kemnaker yang telah membuka kesempatan jalur PNS khusus bagi jalur disablitas.
              Sehingga  teman-teman  saya  juga  berkesempatan,"  ujar  pegawai  Direktorat  Pengendalian
              Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PPTKA) Kemnaker tersebut.





                                                           134
   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140