Page 187 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JULI 2020
P. 187
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta perusahaan swasta wajib memenuhi kuota untuk
pekerja penyandang disabilitas.
"Dengan kondisi saat ini diharapkan BUMN tetap mempekerjakan penyandang disabilitas dan
terus memberikan kesempatan kepada mereka," kata Menaker dalam sambutan di acara
penandatanganan nota kesepahaman dengan Kementerian BUMN untuk penempatan pekerja
disabilitas, yang diadakan di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan di Jakarta pada Rabu.
Langkah itu dilakukan, kata Menaker Ida, sebagai wujud pemenuhan hak untuk membuktikan
peran dan partisipasi penyandang disabilitas sesuai dengan potensi dan kemampuan mereka.
UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengatur tentang pemerintah pusat
dan daerah, BUMN dan BUMD paling sedikit memperkerjakan dua persen penyandang disabilitas
dari jumlah pegawai. Sementara perusahaan swasta wajib memperkerjakan paling sedikit satu
persen penyandang disabilitas. Ida mengatakan Kementerian Ketenagakerjaan tidak akan bosan
mengingatkan kementerian dan lembaga, BUMN dan BUMD untuk merealisasikan ketentuan
kuota pekerja disabilitas sesuai UU tersebut.
Di tengah kondisi pandemi COVID-19 seperti saat ini yang memukul sektor ketenagakerjaan,
Menaker sadar kesulitan yang dialami oleh banyak perusahaan tapi dia akan terus mengingatkan
pentingnya komitmen untuk mendukung hak para penyandang disabilitas.
"Tentu kami mengapresiasi sudah banyak sekali kesempatan yang diberikan tapi kiranya bisa
mencapai dua persen meskipun saya tahu dalam kondisi sulit seperti ini pasar kerja kita masih
terbatas," kata dia.
186
