Page 183 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JULI 2020
P. 183
penandatanganan nota kesepahaman dengan Kementerian BUMN untuk penempatan pekerja
disabilitas, yang diadakan di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan di Jakarta pada Rabu.
Langkah itu dilakukan, kata Menaker Ida, sebagai wujud pemenuhan hak untuk membuktikan
peran dan partisipasi penyandang disabilitas sesuai dengan potensi dan kemampuan mereka.
UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengatur tentang pemerintah pusat
dan daerah, BUMN dan BUMD paling sedikit memperkerjakan dua persen penyandang disabilitas
dari jumlah pegawai.
Sementara perusahaan swasta wajib memperkerjakan paling sedikit satu persen penyandang
disabilitas. Ida mengatakan Kementerian Ketenagakerjaan tidak akan bosan mengingatkan
kementerian dan lembaga, BUMN dan BUMD untuk merealisasikan ketentuan kuota pekerja
disabilitas sesuai UU tersebut.
Di tengah kondisi pandemi COVID-19 seperti saat ini yang memukul sektor ketenagakerjaan,
Menaker sadar kesulitan yang dialami oleh banyak perusahaan tapi dia akan terus mengingatkan
pentingnya komitmen untuk mendukung hak para penyandang disabilitas.
"Tentu kami mengapresiasi sudah banyak sekali kesempatan yang diberikan tapi kiranya bisa
mencapai dua persen meskipun saya tahu dalam kondisi sulit seperti ini pasar kerja kita masih
terbatas," kata dia.
182
