Page 181 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JULI 2020
P. 181
kerja penyandang disabilitas di lingkungan BUMN sesuai dengan kewenangan masing-masing.
Hal itu merupakan wujud tanggung jawab pemerintah terhadap tenaga kerja penyandang
disabilitas.
"Memberikan kesempatan yang sama terhadap teman-teman berkebutuhan khusus merupakan
amanat Undang-undang. Sudah menjadi tugas kita sebagai bagian dari Negara untuk hadir
memberikan kesempatan yang sama, memberikan affirmative action untuk teman-teman
berkebutuhan khusus," ujar Menteri Erick Thohir dalam konferensi pers virtual, Rabu (22/7).
Kementerian BUMN juga diharapkan memberikan data dan informasi lowongan kerja,
menyelenggarakan pelatihan kerja, serta memenuhi fasilitas pelatihan penyandang disabilitas.
"Bentuk kolaborasi ini tentu perlu diatur sedemikian rupa untuk mewujudkan ekosistem dunia
usaha yang baik antara supply and demand dari tenaga kerjanya," imbuh Erick.
Selain itu, Erick menambahkan, perlindungan terhadap mereka diatur sesuai dengan ragam dan
jenis disabilitas, antara lain berupa penyediaan aksesibilitas, pemberian alat kerja, dan alat
pelindung diri. Bahkan, jika ada penyandang disabilitas yang punya potensi berwirausaha, BUMN
juga akan mendukung demi perluasan kesempatan kerja.
"Yang pasti, akan ada perlakuan yang sama dengan rekan pekerja lainnya yang nondisabilitas,"
ucapnya.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengatakan, berdasarkan data dari Kementerian Tenaga
Kerja tahun 2019, jumlah tenaga kerja penyandang disabilitas di BUMN dan swasta terus
mengalami peningkatan. Pada 2017 jumlah tenaga kerja difabel mencapai, 4.286 orang. Angka
tersebut naik menjadi, 4.537 orang pada 2018.
"Oleh sebab itu, dalam kesepahaman ini, Kementerian Kenagakerjaan akan memfasilitasi
pelatihan tenaga kerja penyandang disabilitas dan penempatannya sesuai kebutuhan BUMN.
Jadi, akan disesuaikan dengan kebutuhan BUMN sebagai user," tuturnya.
Editor : Estu Suryowati Reporter : Romys Binekasri .
180
