Page 185 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JULI 2020
P. 185
Langkah itu dilakukan, kata Menaker Ida, sebagai wujud pemenuhan hak untuk membuktikan
peran dan partisipasi penyandang disabilitas sesuai dengan potensi dan kemampuan mereka.
UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengatur tentang pemerintah pusat
dan daerah, BUMN dan BUMD paling sedikit memperkerjakan dua persen penyandang disabilitas
dari jumlah pegawai. Sementara perusahaan swasta wajib memperkerjakan paling sedikit satu
persen penyandang disabilitas.
Ida mengatakan Kementerian Ketenagakerjaan tidak akan bosan mengingatkan kementerian
dan lembaga, BUMN dan BUMD untuk merealisasikan ketentuan kuota pekerja disabilitas sesuai
UU tersebut. Di tengah kondisi pandemi COVID-19 seperti saat ini yang memukul sektor
ketenagakerjaan, Menaker sadar kesulitan yang dialami oleh banyak perusahaan tapi dia akan
terus mengingatkan pentingnya komitmen untuk mendukung hak para penyandang disabilitas.
"Tentu kami mengapresiasi sudah banyak sekali kesempatan yang diberikan tapi kiranya bisa
mencapai dua persen meskipun saya tahu dalam kondisi sulit seperti ini pasar kerja kita masih
terbatas," kata dia.
Pewarta: Prisca Triferna Violleta Editor: Agus Salim COPYRIGHT (c)2020 .
184
