Page 226 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JULI 2020
P. 226

"Kami punya Sisnaker, yang akan mempertemukan seluruh  stakeholder  Ketenagakerjaan. Kami
              berharap  sistem  ini  akan  menjadi  rujukan  pada  semua  urusan  yang  terkait  dengan
              ketenagakerjaan,"  dalam  penandatanganan  MoU  di  Kementerian  Ketenagakerjaan,  Jakarta,
              Rabu (22/7/2020).

              Menurutnya, jika semua Kementerian dan lembaga, baik Badan Usaha Milik Negara (BUMN),
              Badan  Usaha  Milik  Daerah  (BUMD),  maupun  Pemerintah  Daerah,  menggunakan  sistem  ini
              dengan baik.
              Maka akan memberikan kemudahan bagi Kementerian Ketenagakerjaan (  Kemenaker  ) untuk
              menindaklanjuti layanan informasi Ketenagakerjaan disabilitas yang masih baru dalam Sisnaker.

              "Kami berikan layanan Sisnaker yang terbaik baru kami rilis akhir 2019 sebagai sebuah sistem
              baru,  tentu  kami  perlu  mendapatkan  masukan  dari  berbagai  pihak,  agar  sistem  ini  mampu
              benar-benar mempertemukan semua stakeholder ketenagakerjaan," ujarnya.

              Lanjutnya, diresmikan layanan ini diharapkan dapat menambah khazanah informasi dan layanan
              konsultasi Ketenagakerjaan inklusif, yang akan dikembangkan terus oleh Kemenaker.

              "Layanan ini tentu terus kami kembangkan agar semakin lengkap, dan menyediakan informasi
              yang mudah diakses dan inklusif paling penting untuk semua penggunanya," kata  Menaker  .
              Selain  itu,  Kemenaker  juga  memiliki  layanan  karir  hub  yang  memudahkan  penyandang
              disabilitas untuk bisa mengakses lowongan pekerjaan.

              Ida menambahkan, saat ini Kemenaker telah menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP)
              tentang unit pelayanan disabilitas bidang Ketenagakerjaan.

              "Saat ini RPP tersebut dalam proses penandatanganan Presiden, dan untuk pelaksanaannya
              Kementerian  Ketenagakerjaan  sedang  menyusun  pedoman  penyelenggaraan  unit  layanan
              disabilitas bidang Ketenagakerjaan," pungkasnya..






































                                                           225
   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231