Page 229 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JULI 2020
P. 229

Judul              Kemnaker Fasilitasi Pelatihan Difabel Sesuai Kebutuhan BUMN
                 Nama Media         republika.co.id

                 Newstrend          Kerjasama Kemenaker dan Kementerian BUMN
                 Halaman/URL        https://republika.co.id/berita/qdv006370/kemnaker-fasilitasi-pelatihan-
                                    difabel-sesuai-kebutuhan-bumn
                 Jurnalis           M Nursyamsi
                 Tanggal            2020-07-22 14:12:06
                 Ukuran             0

                 Warna              Warna
                 AD Value           Rp 17.500.000
                 News Value         Rp 52.500.000
                 Kategori           Kementerian Ketenagakerjaan
                 Layanan            Korporasi
                 Sentimen           Positif

              Ringkasan

              Kementerian  Ketenagakerjaan  (Kemnaker)  menjalin  kerja  sama  dengan  Kementerian  Badan
              Usaha  Milik  Negara  (BUMN).  Kerja  sama  ini  untuk  pelatihan  dan  penempatan  kerja  bagi
              penyandang  disabilitas  .

              Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, sesuai data Februari 2019, Badan Pusat
              Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk usia kerja penyandang disabilitas mencapai 20,98
              juta orang dan angkatan kerja penyandang disabilitas sebanyak 10,19 juta orang.



              KEMNAKER FASILITASI PELATIHAN DIFABEL SESUAI KEBUTUHAN BUMN

              JAKARTA  --  Menteri  Tenaga  Kerja    Ida  Fauziyah    mengungkapkan  jumlah    penyandang
              disabilitas   yang  bekerja  di    BUMN    maupun  swasta  terus  meningkat.  Diharapkan,  semakin
              banyak perusahaan yang menerima  difabel  di perusahaan mereka.

              Melalui  nota  kesepahaman  antara    Kementerian  BUMN    dan  Kementerian  Ketenagakerjaan
              (Kemenaker)  tentang  pelatihan  kerja  dan  penempatan  tenaga  kerja  penyandang  disabilitas,
              BUMN sebagai penggerak roda perekonomian nasional diharapkan mampu memberikan contoh
              dalam mengimplementasikan undang-undang nomor 8 tahun 2016. Dalam aturan itu disebutkan
              pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMN wajib mempekerjakan dua persen
              tenaga kerja penyandang disabilitas dari total seluruh pegawai.

              Terlebih, ucap Ida, dalam situasi pandemi yang juga semakin menyulitkan para penyandang
              disabilitas mendapatkan pekerjaan.

              "Hal sama dirasakan penyandang disabilitas dalam menghadapi Covid-19. Kami mendorong MoU
              karena  dalam  kondisi  yang  normal  saja  para  penyandang  disabilitas  mengalami  banyak
              kesulitan, apalagi dalam kondisi sulit seperti saat ini," kata Ida, Rabu (22/7).

              Dalam nota kesepahaman ini, Kemenaker akan memfasilitasi pelatihan tenaga kerja penyandang
              disabilitas dan penempatannya sesuai kebutuhan BUMN. Selain itu, dalam rangka penyediaan
              data  dan  informasi  pencari  kerja  penyandang  disabilitas,  Kemenaker  juga  akan  melakukan
              pembinaan dan penegakan norma ketenagakerjaan dalam rangka penempatan tenaga kerja


                                                           228
   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234