Page 241 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JULI 2020

GANDENG KEMENAKER, KBUMN SIAP SERAP TENAGA KERJA DIFABEL

JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menegaskan komitmennya
memberikan kesempatan kepada para penyandang disabilitas untuk bekerja di perusahaan
pelat merah.

Hal itu dituangkan dalam kerja sama dengan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah melalui
penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian BUMN dan Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenaker) tentang pelatihan kerja dan penempatan tenaga kerja
penyandang disabilitas pada perusahaan BUMN di Kantor Kemenaker, Jakarta, Rabu (22/7).

Erick mengatakan hal ini juga menjadi komitmen dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Saat
menjadi ketua panitia Asian Games 2018, Erick mengaku mendapat arahan dari Jokowi untuk
menyediakan layanan yang ramah bagi penyandang disabilitas pada setiap fasilitas Asian
Games. Erick bersyukur fasilitas Asian Games sangat ramah terhadap para penyandang
disabilitas.

"Kementerian BUMN dan Kementerian Ketenagakerjaan bersinergi memastikan tidak hanya
fasilitas, tapi keberpihakan. Kita harus memberikan kesempatan yang sama kepada saudara-
saudara kita yang butuh perhatian khusus," ujar Erick.

Erick menjelaskan nota kesepahaman itu bertujuan agar kedua kementerian mempunyai
komitmen bersama dalam meningkatkan akses pemenuhan hak pekerja bagi penyandang
disabilitas, melalui pelatihan dan penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas di lingkungan
BUMN sesuai dengan kewenangan masing-masing. Hal itu merupakan wujud tanggung jawab
pemerintah terhadap tenaga kerja penyandang disabilitas.

"Memberikan kesempatan yang sama terhadap teman-teman berkebutuhan khusus merupakan
amanat Undang-Undang. Sudah menjadi tugas kita sebagai bagian dari negara untuk hadir
memberikan kesempatan yang sama, memberikan //affirmative action// untuk teman-teman
berkebutuhan khusus," ucap Erick.

Dalam kesepakatan tersebut, Kementerian BUMN diharapkan memberikan data dan informasi
lowongan kerja bagi penyandang disabilitas, menyelenggarakan pelatihan kerja bagi tenaga
kerja penyandang disabilitas yang akan ditingkatkan kompetensinya secara bersama- sama
dengan peserta pelatihan kerja lainnya, serta pemenuhan fasilitas pelatihan disesuaikan dengan
ragam dan jenis disabilitas penyandang disabilitas.

Erick menilai bentuk kolaborasi ini perlu diatur sedemikian rupa untuk mewujudkan ekosistem
dunia usaha yang baik antara supply and demand dari tenaga kerja melalui program pelatihan,
penempatan, pemberdayaan kewirausahaan, dan pembinaan dalam rangka perluasan
kesempatan kerja.

Erick menambahkan, perlindungan terhadap penyandang disabilitas juga diatur sesuai dengan
ragam dan jenis disabilitas, antara lain berupa penyediaan aksesibilitas, pemberian alat kerja,
dan alat pelindung diri.

"Bahkan, jika ada penyandang disabilitas yang punya potensi berwirausaha, BUMN juga akan
mendukung demi perluasan kesempatan kerja. Yang pasti, akan ada perlakuan yang sama
dengan rekan pekerja lainnya yang non disabilitas," ungkap Erick.
Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah berharap dengan nota kesepahaman ini, BUMN sebagai
penggerak roda perekonomian nasional mampu memberikan contoh dalam
mengimplementasikan undang-undang nomor 8 tahun 2016 yang mana pemerintah pusat,
pemerintah daerah, BUMN, dan BUMN wajib mempekerjakan dua persen tenaga kerja

240