Page 28 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JULI 2020
P. 28
"Bahkan, jika ada penyandang disabilitas yang punya potensi berwirausaha, BUMN juga akan
mendukung demi perluasan kesempatan kerja. Hal yang pasti, akan ada perlakuan yang sama
dengan rekan pekerja lainnya yang non-disabilitas," kata Erick.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah berharap sinergi ini mampu mendorong peningkatan
penyerapan tenaga kerja penyandang disabilitas di BUMN.
Berdasarkan data Kemenaker pada 2019, kata Ida, jumlah tenaga kerja penyandang disabilitas
di BUMN dan swasta terus mengalami peningkatan, yakni sebanyak 4.537 pekerja pada 2018
dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebanyak 4.286 pekerja.
Meski begitu, Ida menilai catatan tersebut masih relatif jauh dari total jumlah penyandang
disabilitas yang ada. Mengambil data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2019, Ida menyebut
jumlah penduduk usia kerja penyandang disabilitas tercatat sebesar 20,9 juta jiwa dan angkatan
kerja penyandang disabilitas sebanyak 10,19 juta jiwa Sementara, jumlah penyandang
disabilitas yang bekerja hanya 9,91 juta jiwa dengan jumlah pengangguran terbuka dari
penyandang disabilitas sebanyak 289 ribu orang.
Upah yang diterima penyandang disabilitas pun relatif lebih rendah dari tenaga kerja non-
disabilitas. Tingkat pengangguran terbuka penyandang disabilitas berat juga relatif lebih tinggi.
"Hal ini menunjukkan kita semua masih memiliki pekerjaan rumah yang besar untuk
menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan dapat menberdayakan penyandang disabilitas,"
ucap Ida.
Ketua Umum Perkumpulan Penyandang Disabilitas Fisik Indonesia (PPDFI) Mahmud Fasa
menyambut baik adanya MoU antara Kementerian BUMN dan Kemenaker. Namun, Mahmud
mengatakan, pemerintah perlu memberikan jaminan dan tempat untuk mengadu ketika hak-
hak penyandang disabilitas di tempat kerja nya belum terpenuhi.
"Cuma saya cemas karena sampai sekarang enggak ada dewan pengawas. Kalau ada di
lapangan bermasalah, ke mana kita mengadu?" kata Mahmud kepada Republika, kemarin.
Menurut Mahmud, pekerja disabilitas sering menghadapi kendala di lapangan, utamanya soal
aturan penerimaan pekerja difabel dan aksesibilitas.
ed: sat re kart ika y udha
27
