Page 30 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JULI 2020
P. 30
Judul Pemenuhan Hak Kerja Penyandang Disabilitas Diperkuat
Nama Media Koran Jakarta
Newstrend Kerjasama Kemenaker dan Kementerian BUMN
Halaman/URL Pg2
Jurnalis N-3
Tanggal 2020-07-23 05:04:14
Ukuran 171x94mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 16.416.000
News Value Rp 49.248.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menjalin kerja sama dengan Kementerian Badan
Usaha Milik Negara (BUMN). Kerja sama ini untuk pelatihan dan penempatan kerja bagi
penyandang disabilitas .
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, sesuai data Februari 2019, Badan Pusat
Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk usia kerja penyandang disabilitas mencapai 20,98
juta orang dan angkatan kerja penyandang disabilitas sebanyak 10,19 juta orang.
PEMENUHAN HAK KERJA PENYANDANG DISABILITAS DIPERKUAT
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mendorong penguatan pemenuhan hak kerja bagi
para penyandang disabilitas. Salah satunya melalui penandatanganan nota kesepahaman atau
MoU antara Kemnaker dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
"Ini bentuk komitmen bersama dalam rangka mewujudkan hak pekerjaan bagi penyandang
disabilitas juga menciptakan lingkungan pekerjaan yang inklusif dan memberdayakan bagi
kelompok disabilitas" ujar Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, dalam acara
penandatanganan nota kesepahaman tentang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja
Penyandang Disabilitas, di Jakarta, Rabu (22/7).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2019, jumlah pengangguran terbuka
dari penyandang disabilitas sebesar 289.000 orang. Menaker menyebut partisipasi angkatan
kerja para penyandang disabilitas jauh lebih rendah dibanding tingkat partisipasi angkatan kerja
non disabilitas. "Begitu juga dari sisi upah yang diterima penyandang disabilitas relatif lebih
rendah dibanding pekerja non disabilitas," imbuhnya.
Perlu Ditindaklanjuti
Menaker mengatakan sesuai UU Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, jumlah
pekerja disabilitas di sebuah perusahaan minimal 2 persen dari jumlah pekerja. Ia berharap MoU
bersama Kementerian BUMN dapat membuka kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk
membuktikan peran dan partisipasinya dalam pembangunan sesuai potensi dan kemampuan.
29

