Page 295 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JULI 2020
P. 295
Menurut Erick, Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian BUMN terus bersinergi untuk
memastikan bahwa tidak hanya fasilitas namun juga keberpihakan kepada para tenaga kerja
penyandang disabilitas.
"Kita harus memberikan kesempatan yang sama kepada saudara-saudara kita yang
membutuhkan, dan saya rasa komitmen tersebut sudah berjalan di BUMN di mana pada tahun
ini kita sudah merekrut 178 (pekerja disabilitas) dan ini bagian dari komitmen dua persen,"
katanya.
Dalam kesempatan sama, Menaker Ida Fauziyah berharap BUMN sebagai salah satu penggerak
roda perekonomian nasional, eksistensinya dibutuhkan untuk mencapai tujuan
menyejahterakan rakyat.
"Kenapa kami mendorong MoU ini dilaksanakan pada hari ini, karena dalam kondisi yang normal
saja teman-teman disabilitas mengalami banyak kesulitan apalagi dalam kondisi yang sulit
seperti ini," ujar Ida Fauziyah.
Acara penandatanganan tersebut dihadiri oleh Staf Khusus Presiden Angkie Yudistia dan Diaz
Hendropriyono, pengurus Forum Human Capital Indonesia serta sejumlah pejabat tinggi terkait
dari Kementerian BUMN dan Kementerian Tenaga Kerja. Acara tersebut juga disaksikan oleh
105 BUMN secara daring. Acara penandatangan tersebut kemudian dilanjutkan dengan
peluncuran Layanan Informasi Ketenagakerjaan Disabilitas atau Linkabilitas di Kementerian
Tenaga Kerja.
Sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2019 tercatat jumlah penduduk usia kerja
penyandang disabilitas mencapai 20,98 juta orang dan angkatan kerja penyandang disabilitas
sebanyak 10,19 juta orang. Sedangkan jumlah penyandang disabilitas yang bekerja sebanyak
9,91 juta orang dan pengangguran terbuka penyandang disabilitas sebesar 289.407 orang.
Sesuai amanat dalam UU Nomor 8 Tahun 2016, khususnya terkait Pasal 53 ayat (1)
menyebutkan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan
Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2 persen penyandang disabilitas dari
jumlah pegawai atau pekerja.
Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2016 tersebut, pemerintah menjamin pemenuhan dan
kesamaan hak bagi para penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai
dengan minat, bakat dan kemampuan atau keterampilannya. (*).
294
