Page 297 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JULI 2020
P. 297
"Kami akan mengirimkan surat ke DPR RI Dapil Kalsel untuk mempertanyakan sikapnya. Apakah
mereka berpihak pada rakyat yang memilihnya atau justru pada undang-undang pro investasi,"
ujar koordinator FRI Kalsel, Ricky, saat konferensi pers di Kantor Walhi Kalsel Banjarbaru,
kemarin.
Selain DPR, surat juga ditujukan pada DPD RI. Menurut FRI, DPD juga berwenang dalam
membahas sebuah undang-undang. Meski salah satu senator Kalsel, Abdurrahman Bahsyim
atau Habib Banua telah menanggapi tuntutan FRI saat audiensi virtual, namun belum jelas
apakah dia juga ikut menolak Omnibuslaw ini.
"Pernyataan senator kita cenderung normatif, tidak jelas apakah dia menolak atau menerima
RUU Cipta Kerja, dia hanya bilang harus dikaji dulu, kalau baik diterima kalau tidak baik ditolak"
ucap perwakilan Organisasi Mahasiswa Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad A1
Banjari Banjarmasin, Wira Surya Wibawa menambahkan.
Jika dalam waktu yang telah ditentukan DPR RI dan DPD RI wakil Kalsel tidak juga menyatakan
sikap konkrit secara tertulis terhadap Omnibuslaw, maka FRI akan menyampaikan mosi tidak
percaya dan mosi salah pilih wakil rakyat. Selain itu mereka juga menyatakan akan terus
melakukan aksi-aksi sampai Omnibuslaw digagalkan.
Menurut mereka masyarakat luas dari berbagai kalangan juga harus ikut menolak karena RUU
ini akan berdampak pada banyak orang. Senada, Kisworo Dwi Cahyono selaku Direktur Eksekutif
Walhi Kalsel mempertanyakan keputusan DPR RI yang membahas RUU Omnibuslaw di tengah
pandemi Covid-19.
"Kita di Kalsel harus menolak RUU Omnibus Law ini, kita lihat akhir-akhir ini hujan sebentar bisa
banjir clan jika kemarau akan memicu Karhutla dan asap. Penguasaan ruang oleh sektor
tambang dan sawit di Kalsel yang hampir 50 persen dari total luas wilayah 3,7 juta hektar juga
akan menambah potensi bencana ekologis" terangnya.
Kis sapaan akrab Kisworo, juga menambahkan bahwa yang lebih mendesak untuk disahkan
ialah RUU Masyarakat Adat yang sudah lama didorong lembaga masyarakat sipil untuk disahkan.
Di Kalsel ada sekitar 52 komunitas atau balai adat dan ada kurang lebih 250.000 hektar wilayah
adat yang telah dipetakan jaringan masyarakat adat dan koalisi Non Governmental Organization
(NCO).
Himpunan petani kopi Borneo juga turut menyuarakan pendapat yang sama. RUU ini dinilai
bukan hanya memberi dampak negatif kepada tenaga kerja, lingkungan, mahasiswa,
pendidikan, perempuan, dan masyarakat adat, tetapi juga kaum petani.
Terdapat beberapa pasal krusial yang memberi dampak terhadap aktivitas pertanian di daerah
yaitu pasal 22 tentang perijinan pengolahan bahan pangan. Serta pasal 33 tentang penyetaraan
bahan pangan impor.
"Hal ini yang akan mendiskriminasi petani kecil karena dipaksa bersaing dengan industri besar
dan prosesnya harus Iangsung ke pemerintah pusat," ucap perwakilan Himpunan petani kopi
Borneo, Dwi menjelaskan.
Beberapa tuntutan lainnya, tak luput mereka ajukan sebagai sikap tegas penolakan terharap
RUU ini. Di antaranya seperti penghapusan sertifikasi halal produk, adanya pasal-pasal yang
tidak menjamin keamanan terhadap pekerja perempuan serta menghilangkan hak-hak
maternitas bagi pekerja perempuan, hingga penilaian draf RUU yang dianggap cacat prosedur
dan tidak partisipatif.
Editor: Syarif.
296
