Page 103 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 JULI 2019
P. 103
Harusnya menjadi pegangan bagi Pelindo II dan Kementerian BUMN bahwa
keberadaan PT JAI merupakan bisnis support bagi Pelindo II/IPC ketimbang
mengejar profit bagi JAI. Sebab keberadaan PT JAI teramat penting bagi kelancaran
arus logistik bagi negeri ini. Maka perlu menjadi perhatian bagi pemegang saham
bahwa direksi PT JAI harus diyakini adalah mereka yang punya latar belakang dan
kemampuan yang kuat terkait keberadaan JAI.
"Termasuk profesi kepanduan, sehingga bisa menghayati dengan tepat peran dan
keberadaan JAI sebagai tiang penyangga IPC atau Pelindo II," pungkasnya.
Sementara itu, Ekonom Konstitusi Defiyan Corimenilai, aksi stop operasi ini jelas
mengganggu pelayanan pemanduan kapal yang akan masuk-keluar di Terminal
paling sibuk di Indonesia dalam rangka melayani pengangkutan logistik hajat hidup
orang banyak. Baik yang diekspor maupun impor berbagai komponen produk-
produk industri yang dibutuhkan produsen di dalam negeri.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran pada Pasal
1 ayat 1 disebutkan bahwa, Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas
angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta
perlindungan lingkungan maritim.
Sedangkan ayat 48 menyatakan bahwa Pemanduan adalah kegiatan pandu dalam
membantu, memberikan saran, dan informasi kepada Nakhoda tentang keadaan
perairan setempat yang penting agar navigasi-pelayaran dapat dilaksanakan dengan
selamat, tertib, dan lancar demi keselamatan kapal dan lingkungan. Dengan adanya
aksi stop operasi oleh seluruh kru kapal pandu tersebut, maka sesuai UU No. 17
Tahun 2008 tersebut jelas akan berakibat pada kelancaran pemberian informasi,
saran pemanduan kapal untuk ketertiban, kelancaran dan keselamatan kapal dan
lingkungan di area pelabuhan.
"Dampaknya tentu saja akan mengganggu stabilitas kegiatan perekonomian
nasional mencapai pertumbuhan ekonomi dalam suatu periode. Apalagi jika aksi ini
sampai terjadi di pelabuhan lainnya di Indonesia," jelasnya.
Mengacu pada data yang dipublikasikan oleh Asosiasi Tenaga Pemanduan Kapal
Indonesia (Indonesia Maritime Pilots Association/Inampa), kalau 200 kapal bisa
dipandu di pelabuhan atau selat di perairan laut Indonesia bisa mengantongi
pendapatan Rp 1,4 Triliun per tahun. Atau Rp 116 Milyar per bulan dan hasil harian
kurang lebih mencapai Rp 464 Juta. "Dengan adanya kegiatan aksi stop operasi oleh
kru pelabuhan itu, maka tentu saja terdapat kehilangan potensi pendapatan per
hari," pungkasnya. (dai).
Page 102 of 180.
