Page 114 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 JULI 2019
P. 114
JAI merupakan perusahaan yang tercatat di BEI, sehingga bisa berpengaruh
terhadap pemegang saham publik. Agar tidak kontra produktif, lanjut dia, maka
keterlibatan anggota direksi JAI untuk ikut menyelesaikan masalah tersebut hanya
untuk direksi yang dinilai dapat diterima oleh para kru dan Serikat Pekerja.
Menurut Sofyano, kru kapal tunda (PT JAI) memiliki peran yang hampir sama
dengan pilot maskapai penerbangan. Karena core business PT JAI terkait dengan
skill atau keahlian yang melekat pada kru.
"Kasus ini harus bisa diantisipasi dengan cerdas, cepat, dan bijak agar tidak menjadi
permasalahan yang merugikan terhadap kelancaran arus logistik bagi negeri ini,"
kata Sofyano.
Mogoknya kru kapal tunda PT JAI, sejatinya bukan hanya bisa merugikan PT JAI
dan PT Pelindo II saja, tapi juga merugikan secara langsung para pengguna jasa
pelabuhan Tanjung Priok.
Sofyano menilai, hal yang perlu dipertimbangkan yakni apakah dengan
menyerahkan pengelolaan kru kepada vendor merupakan satu satunya kebijakan
yang mampu memberi manfaat besar kepada perusahaan.
"Peraturan IMO memang tidak menentukan boleh atau tidaknya kru kapal di
outsourcing-kan tetapi ada ketentuan internasional terkait remunerasi mereka,"
tegasnya.
Karena itu, perlu dipastikan bahwa jika mereka di kelola oleh vendor, apakah
remunerasi mereka malah jadi meningkat atau malah menurun. Perlu dipastikan
juga apakah remunerasi dari PT JAI lebih tinggi dibandingkan remunerasi pada
perusahaan sejenis.
Sementara, ekonom Defiyan Cori, menilai aksi stop operasi ini jelas mengganggu
pelayanan pemanduan kapal-kapal yang akan masuk-keluar di terminal paling sibuk
di Indonesia dalam rangka melayani pengangkutan logistik hajat hidup orang
banyak, baik yang diekspor maupun impor berbagai komponen produk-produk
industri yang dibutuhkan produsen di dalam negeri.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran pada Pasal
1 ayat 1 disebutkan bahwa: "Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri
atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta
perlindungan lingkungan maritim".
Page 113 of 180.
