Page 106 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 FEBRUARI 2020
P. 106
"Masalah tenaga kerja asing kami tidak ketemu... Kami tidak ketemu pekerja kasar
asing, jadi yang pekerja asing di level mana, apakah di kantor atau level mana tidak
ketemu. Tapi yang jadi pertanyaan ada petunjuk di papan dalam bahasa asing. Jadi
itu menjadi perhatian kami," kata Ketua Komisi IX RI Felly Estelita Runtunawe.
Dalam kesempatan tersebut, Felly meminta pihak Meikarta mengikuti aturan yang
berlaku. Hal itu berkaitan dengan banyak informasi tentang keberadaan tenaga
kerja asing.
"Kami minta manajemen ikutin aturan yang berlaku, agar tidak repot," ucap dia.
Berbeda dengan Felly, Anggota Komisi XI Obon Tabroni menemukan pelanggaran
ketenagerjaan yang terjadi di proyek Meikarta . Salah satu pelanggaran itu yakni
pembayaran upah yang tidak sesuai.
Lebih dari itu, Obon menyebut pelanggaran itu bisa mengakibatkan pidana.
"Tadi saya lihat ada pelanggaran kaitan tenaga kerja. Ada upah per hari Rp
100.000, itu tidak sesuai bisa pidana," ucap dia.
Selain itu, kata Obon, ditemukan para pekerja proyek yang tidak diikutsertakan
dalam jaminan sosial, baik kesehatan maupun ketenagakerjaan. Padahal, pekerjaan
yang dilakukan dinilai memiliki risiko tinggi.
"Kami menemukan tidak diikutsertakan sebagai peserta BPJS, mereka sakit bayar
sendiri itu kan mahal," ucap dia.
Obon mengatakan, dari hasil kunjungan yang dilakukan, Komisi IX akan membahas
ulang dalam rapat. "Jadi nanti dari hasil rapat apakah nantinya rekomendasi atau
panitia kerja, tergantung dari hasilnya," ucap dia.
Sementara itu, Komisaris PT Lippo Cikarang Ali Said mengatakan, persoalan upah
tidak dapat diukur. Upah yang diberikan bersifat relatif dari perusahaan yang
mempekerjakan para pekerja.
Sedangkan terkait keberadaan tenaga kerja asing, Ali menyatakan tidak ada
pelanggaran yang dilakukan. Jumlah tenaga kerja asing di Meikarta tidak lebih dari
empat persen dari keseluruhan pekerja. Hanya saja, Ali tidak menyebutkan jumlah
pekerja keseluruhan.
"Sebanyak 94 persen pekerja adalah tenaga kerja lokal dan yang lainya tenaga kerja
asing yang punya skill yang tidak kita (pekerja lokal) miliki. Jadi persentasenya
sedikit sekali hanya empat persen," ucap dia.
Lebih lanjut Ali mengatakan ribuan tenaga kerja asing yang selama ini diisukan
berasal dari hoaks yang disampaikan Kabupaten Bekasi. Informasi yang tidak benar
itu, kata Ali membuat iklim investasi memburuk.
Page 105 of 151.
