Page 101 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 FEBRUARI 2020
P. 101
usaha, UMKM dan Koperasi secara bersama-sama dalam kegiatan untuk
kesejahteraan rakyat.
Adapun asas kemandirian dilakukan melalui pemberdayaan UMKM dan Koperasi
dengan tetap mendorong, menjaga, dan mengendepankan kemandirian dalam
pengembangan potensinya.
Jika dirinci, 80 pasal RUU Cipta Kerja mengatur investasi dan perizinan berusaha.
Kemudian, 19 pasal mengenai pengadaan lahan, 16 pasal soal investasi pemerintah
dan proyek strategis nasional, 15 pasal tentang penguatan UMKM dan koperasi
serta 11 pasal mengenai kemudahan berusaha.
Kemudian, 5 pasar terkait ketenagakerjaan, 4 pasal soal kawasan ekonomi, 3 pasal
pengenaan sanksi, dan 1 pasal terkait riset dan inovasi.
"Porsi substansi terkait perizinan, kemudahan berusaha, investasi, dan
UMKM/koperasi sekitar 86,5 persen," ujarnya.
Sebagai informasi, pemerintah telah menyerahkan draf RUU Cipta Kerja kepada
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Rabu (12/2) lalu. Presiden Joko Widodo
menargetkan pembahasan RUU tersebut rampung dalam 100 hari.
(sfr/agt).
Page 100 of 151.
