Page 97 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 FEBRUARI 2020

Title 75 PERSEN DPR DUKUNG OMNIBUS LAW
Media Name liputan6.com
Pub. Date 26 Februari 2020
Page/URL https://www.liputan6.com/bisnis/read/4188587/75-persen-dpr-dukung-omni bus-law
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan,
pemerintah memiliki kekuatan dukungan di parlemen sebesar 75 persen untuk
modal disahkannya RUU Omnibus Law .

Sebanyak 75 persen dukungan ini merupakan kekuatan partai pendukung
pemerintah.

"Yang lain sudah. Kan catatan juga pemerintah didukung 75 persen kursi di DPR
dan 75 persen sudah sekarang yang belum 75 persen," ujar Airlangga di Kompleks
Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/2/2020).

Karena itu, Ketua Umum Golkar itu melobi kekuatan politik di luar koalisi
pemerintah. Kemarin, Golkar melakukan pertemuan di kantor DPP Golkar. Airlangga
mengakui pertemuan tersebut sebagai upaya melobi PKS mendukung Omnibus Law.

"PKS setuju transformasi struktural. Dan secara prinsip mendukung Omnibus Law.
Baik perpajakan maupun cipta kerja. karena perpajakan cipta kerja ini satu paket
seluruh insentifnya ada di perpajakan dan strukturnya ada di cipta kerja," jelasnya.

Namun, Airlangga tidak dapat memastikan apakah 75 kekuatan di parlemen
terkonsolidasi dengan baik agar memuluskan pengesahan Omnibus Law . Dia bilang,
prosesnya nanti ada di DPR.

"Tidak ada satu undang-undang yang belum dibahas, sudah dijamin," pungkasnya.

Sebelumnya, regulasi dan kelembagaan merupakan permasalahan yang paling
mendasar dalam perkembangan ekonomi dalam negeri.

Dalam acara IDX Channel Economy Forum, Senin (24/02/2020), Sekretaris
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono menjelaskan beberapa
hal yang menjadi kendala majunya perekonomian Indonesia, terutama masalah
birokrasi dan kelembagaan.

"Pertama, birokrasi dianggap tidak efisien di dalam melayani masyarakat, terutama
yang terkait dengan kemudahan izin usaha," ujarnya.

Page 96 of 151.