Page 95 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 FEBRUARI 2020
P. 95

Title          MAHFUD MD UNGKAP 3 MASALAH YANG TIMBUL DARI OMNIBUS LAW RUU CIPTA KERJA
               Media Name     okezone.com
               Pub. Date      26 Februari 2020
                              https://nasional.okezone.com/read/2020/02/26/337/2174665/mahfud-md-ung kap-3-
               Page/URL
                              masalah-yang-timbul-dari-omnibus-law-ruu-cipta-kerja
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive










               JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko
               Polhukam) Mahfud MD menyebutkan tiga permasalahan yang timbul atas Omnibus
               Law tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja.

               Mahfud menerangkan, salah satu masalah yang timbul dari Omnibus Law RUU Cipta
               Kerja tersebut adalah dikarenakan ada beberapa hal yang tidak sependapat dengan
               keinginan buruh.

               "Misalnya tentang jumlah jam lembur, di dalam uraian hari dan jam, itu tidak
               sependapat misalnya. Upah minimal kabupaten dan upah minimal provinsi, yang
               mau disatukan mereka tidak sependapat," ucap Mahfud di kantornya, Jakarta Pusat,
               Rabu (26/2/2020).

               Jika tidak sependapat, Mahfud menyebutkan kalau DPR dan pemerintah akan
               membahasnya. Kemudian, masalah yang timbul lainnya adalah tidak memahami.

               "Kalau paham ya tinggal konfirmasi saja pemahaman yang benar atas isi RUU itu
               bagaimana gitu. Itu nanti dibicarakan nanti di DPR agar paham," tuturnya.

               "Sehingga wording -nya ke narasinya itu atau kalimat-kalimat yang bisa diperbaiki,
               di situ kalau memang cuma tidak paham, kalau tidak sependapat yang berdebat
               sampai pendapat yang mana dianggap bagus," tutur Mahfud MD.

               Lebih lanjut, yang terakhir menurut Mahfud adalah permasalahan mengenai salah
               ketik di dalam RUU tersebut yang berakibat menyalahi substansi. Namun, kesalahan
               itu baginya tentu bisa diperbaiki pihak DPR.

               "Misalnya Pasal 170 yang menyatakan bahwa sebuah Peraturan Pemerintah bisa
               mengubah isi Undang-Undang. Itu dari sudut ilmu perundang-undangan salah. Oleh
               karena substansinya salah maka ngetik- nya juga jadi salah, karena yang diketik
               yang salah.

               Kan gitu saja sebenarnya ya," tuturnya.

               (erh).





                                                       Page 94 of 151.
   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100