Page 100 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 FEBRUARI 2020
P. 100

Title          AIRLANGGA JAMIN OMNIBUS LAW CIPTAKER TAK LANGGAR KONSTITUSI
               Media Name     cnnindonesia.com
               Pub. Date      26 Februari 2020
                              https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200226183939-532-478448/airlang ga-jamin-
               Page/URL
                              omnibus-law-ciptaker-tak-langgar-konstitusi
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive








               Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan
               proses penyusunan omnibus law Rancangan Undang-undang Cipta Kerja ( RUU
               Ciptaker ) mengikuti koridor dan hierarki konstitusi.

               "Tentu ini sesuai dengan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun
               1945 dan tidak ada Undang-Undang yang di bawah membatalkan yang di atas," ujar
               Airlangga saat menghadiri CNBC Indonesia Outlook 2020, Rabu (26/2).

               Dalam keterangan resminya, Airlangga menegaskan RUU Ciptaker salah satunya
               bertujuan untuk membuka lapangan kerja bagi masyarakat.

               Hal ini dilakukan dengan memberikan kemudahan dan perlindungan Usaha Mikro,
               Kecil, dan Menengah (UMKM) dan perkoperasian, peningkatan ekosistem investasi
               dan kemudahan berusaha.

               Selain itu, hal itu juga bisa dicapai melalui peningkatan perlindungan dan
               kesejahteraan pekerja dan investasi Pemerintah Pusat dan percepatan Proyek
               Strategis Nasional (PSN).

               Ia menyebut RUU Ciptaker berasaskan pemerataan hak, kepastian hukum,
               kemudahan berusaha, kebersamaan, dan kemandirian. Pemerataan hak dilakukan
               dengan memenuhi hak warga Negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak
               serta dilakukan merata di seluruh Indonesia.

               "Untuk itu Presiden mendorong melalui dua track, yaitu dengan kartu prakerja dan
               RUU Cipta Kerja," tuturnya.

               Sementara itu, kepastian hukum dilakukan dengan penciptaan iklim usaha kondusif
               yang dibentuk melalui sistem hukum yang menjamin konsistensi antara peraturan
               perundangan dengan pelaksanaannya.

               Dengan RUU Ciptaker, pemerintah juga ingin mewujudkan kemudahan berusaha
               agar mampu mendorong peningkatan investasi dan pemberdayaan UMKM. Ujung-
               ujungnya, perekonomian Indonesia akan semakin kuat.

               Selanjutnya, asas kebersamaan dilakukan dengan mendorong peran seluruh dunia




                                                       Page 99 of 151.
   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105