Page 102 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 FEBRUARI 2020
P. 102
Title KOMISI XI: RUU OMNIBUS LAW CIPTA KERJA AMPUH TANGANI KEMISKINAN
Media Name jawapos.com
Pub. Date 26 Februari 2020
https://www.jawapos.com/nasional/politik/26/02/2020/komisi-xi-ruu-omni bus-law-
Page/URL
cipta-kerja-ampuh-tangani-kemiskinan/
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Wakil Ketua Komisi XI Fathan Subchi mendukung penuh pembahasan Rancangan
Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja. Politikus PKB itu menilai, regulasi
itu sebagai solusi untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan di tanah air.
"Kami mendukung RUU Cipta Kerja karena Indonesia membutuhkan deregulasi
ekonomi besar-besaran agar memudahkan proses investasi sehingga pertumbuhan
ekonomi kita bisa meningkat dan membuka banyak lapangan kerja baru," ujar
Fathan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/2).
Fathan menjelaskan, dalam lima tahun terakhir pertumbuhan ekonomi relatif
stagnan di angka 5 persen. Meskipun tingkat pertumbuhan tersebut membuat
kondisi ekonomi dalam negeri relatif stabil namun tidak mampu memberikan
peluang besar bagi terjadinya lompatan ekonomi.
"Salah satu analisa menyebutkan stagnasi pertumbuhan ekonomi tersebut karena
minimnya investasi jangka Panjang yang masuk ke Indonesia," paparnya.
Menurutnya, sebagian besar pemodal adalah mereka yang ingin investasi dalam
jangka pendek sehingga tidak berdampak pada terciptanya soliditas industrialisasi
dalam negeri. Para investor pasti akan berpikir dua kali jika ingin menanamkan
modal dalam jangka Panjang di Indonesia. Menurutnya hal itu wajar mengingat
berbagai indikator daya saing Indonesia tidak terlalu mengembirakan.
Dia mencontohkan, prosedur perizinan di Indonesia yang masih berbelit-belit.
Panjanganya birokrasi perizinan ini membuat terbukanya peluang terjadinya rente
sehingga investor akan mengeluarkan biaya investasi dua kali lipat jika dibandingkan
harus membuka usaha di negara lain.
"Selain persoalan izin, Indonesia juga masih bermasalah dengan mahalnya biaya
memulai usaha, tingkat Pendidikan pekerja yang rendah, pasar tenaga kerja yang
tidak kondusif, dan rendahnya tingkat inovasi," ujarnya.
Rendahnya indikator daya saing usaha ini diketahui secara luas oleh dunia karena
world economic forum (WEF) mencatat daya saing kita hanya berada di peringkat
50 dari 141 negara.
Kondisi tersebut, lanjut Fathan, telah diakui secara langsung oleh Presiden Joko
Page 101 of 151.
