Page 65 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 FEBRUARI 2020
P. 65
Title TAK KASIH UANG PEMANIS KE PEKERJA, PERUSAHAAN DAPAT SANKSI?
Media Name merdeka.com
Pub. Date 26 Februari 2020
https://www.merdeka.com/uang/tak-kasih-uang-pemanis-ke-pekerja-perusah aan-dapat-
Page/URL
sanksi.html
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Pemerintah telah menyerahkan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus
Law Cipta Kerja kepada DPR RI. Salah satu kebijakan yang dituangkan di dalamnya
yakni terkait pemberian uang pemanis (sweetener) hingga lima kali gaji bagi seluruh
pekerja resmi.
Lantas, adakah sanksi bagi perusahaan yang enggan memberikan uang pemanis
bagi pekerjanya?
Kabag Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial
dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, Agatha
Widianawati menjelaskan, pemberian sweetener itu saat ini masih dalam tahap
pengkajian. Mulai dari kriteria penerima, sumber uang diperoleh, hingga opsi
pemberian sanksi bagi perusahaan yang tak menerapkan.
Agatha mengatakan, segala detail aturan itu nantinya akan dituangkan dalam
bentuk Peraturan Pemerintah (PP). Namun bagaimana rinciannya, hal itu masih jadi
bahan pertimbangan.
"PP bisa memberikan sanksi sampai sanksi administratif. Administratif seperti apa?
Itu nanti yang kita atur. Yang harus diingat, pengenaan sanksi dikenakan kepada
pengusaha dan memberi dampak keseluruhan," ujar dia di Jakarta, Rabu (26/2).
Dia menyatakan, pemberian sanksi itu bisa diterapkan kepada perusahaan besar
dan menengah. Adapun perusahaan yang dimaksud nantinya akan mengacu pada
Undang-Undang (UU) Nomor 20 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
(UMKM).
"Kalau untuk saat ini itu diatur dalam UU 20 tentang UMKM. Ini pun juga akan
dilakukan perubahan, nantinya akan diatur lebih lanjut," kata Agatha.
"Kami berharap UU Cipta Kerja ini tidak hanya menyenangkan bagi pihak
pengusaha, tetapi juga pekerja," dia menandaskan.
75 Persen Anggota DPR Dukung Pengesahan RUU Omnibus Law
Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengklaim bahwa 75
persen anggota DPR mendukung pengesahan RUU Omnibus Law menjadi Undang-
Page 64 of 151.
