Page 87 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 FEBRUARI 2020
P. 87
Title TERIMA MASUKAN BURUH, MAHFUD: OMNIBUS LAW RUU CIPTA KERJA BISA DIPERBAIKI
Media Name suara.com
Pub. Date 26 Februari 2020
https://www.suara.com/news/2020/02/26/203742/terima-masukan-buruh-mahf ud-
Page/URL
omnibus-law-ruu-cipta-kerja-bisa-diperbaiki
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD mendapatkan
sejumlah masukan dari beragam serikat buruh terkait Omnibus Law Rancangan
Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja. Menurutnya, isi dari RUU Ciptaker itu masih bisa
diubah selagi masih dibahas oleh DPR RI.
Pertemuan itu terlaksana dalam kegiatan rapat koordinasi khusus (rakorsus) antar
menteri guna membahas soal Omnibus Law RUU Ciptaker bersama Menteri
Perdagangan Agus Supramanto, perwakilan dari Kemenaker dan Kementerian
Perekonomian.
Dari pihak serikat buruh pun diwakili oleh pimpinan sejumlah organisasi serikat
buruh seperti Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Konfederasi Serikat
Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), dan serikat buruh lainnya.
"Pada dasarnya, mempersoalkan Omnibus law atau RUU Cipta Kerja, karena masih
ada beberapa yang dipermasalahkan," kata Mahfud di kantornya, Jalan Medan
Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (26/2/2020).
Ia tidak mempersoal apabila serikat buruh kemudian mempersoalkan terkait isi RUU
Ciptaker. Kalau memang ada yang tidak sependapat maka bisa mengajukannya
kepada DPR RI.
Sedangkan apabila ada yang memang tidak paham, menurutnya bisa juga
didiskusikan kepada DPR RI agar bisa menyesuaikan kalimat-kalimat yang mudah
dipahami.
"Silakan bahas di DPR kesalahan-kesalahan itu, biar diperbaiki di sana dan
pemerintah pasti kalau salah pasti ya sudah kalau salah diperbaiki sama-sama gitu,"
ujarnya.
Lagipula menurutnya RUU Cipta Kerja itu masih bisa diperbaiki karena sifatnya yang
belum final. Justru, ia menyambut baik apabila ada aspirasi masyarakat yang bisa
disampaikan kepada DPR guna memperbaiki isi RUU Ciptaker.
"Jadi semua masyarakat yang punya aspirasi masih dibuka, ini namanya juga masih
rancangan undang-undang untuk menjadi undang-undang, rancangan harus
dibahas dulu melalui beberapa tahap di DPR," kata dia.
Page 86 of 151.
