Page 106 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 JANUARI 2020
P. 106
"Kemungkinan akan dilakukan rapat terbatas guna pemberian paraf dari Presiden
dan menteri-menteri terkait dalam draf dan naskah akademik RUU tersebut," ujar
Hadi Priatna.
Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono mengatakan, begitu sudah diparaf
dan presiden berkirim surat kepada DPR, kemudian akan dibahas dalam sidang
paripurna, Omnibus Law cipta lapangan kerja ini akan dibahas ke publik. "Jadi,
dijamin, draf yang beredar (sekarang) tidak benar, karena masih ada di kami," ujar
dia.
Sebelumnya, sudah banyak protes keras yang dilayangkan berbagai lapisan
masyarakat dan aktivis hukum terhadap Omnibus Law yang tengah digodok
pemerintah. Berdasarkan draf RUU Cipta Lapangan Kerja yang beredar, isinya lebih
banyak menguntungkan para pengusaha besar ketimbang rakyat kecil.
Senin lalu, ribuan buruh yang yang berasal dari berbagai organisasi menggelar
demo di DPR untuk menolak RUU Omnibus Law. Presiden Konfederasi Serikat
Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal menyatakan, buruh khawatir, Omnibus Law
akan merugikan kaum buruh.
"Jika pemerintah serius ingin menghilangkan hambatan investasi dalam rangka
penciptaan lapangan kerja, jangan keliru menjadikan masalah upah, pesangon, dan
hubungan kerja menjadi hambatan investasi," kata Said Iqbal di depan gerbang
Gedung DPR RI, Jalan Gatot Subroto, Senin 20 Januari 2020.
Menkopolhukam Mahfud MD menyebut, munculnya anggapan bahwa Omnibus Law
mempermudah pemerintah kongkalikong dengan asing dan merugikan rakyat,
hanya salah persepsi. Toh, ujar dia, RUU baru akan dibahas dan semua aspirasi
akan ditampung.
"Kalau ada masalah mari beri masukan, sehingga saya katakan yang demo itu
sebenarnya karena salah persepsi, salah paham," ujar Mahfud di Hotel Shangri-La,
Jakarta, Rabu, 22 Januari 2020.
Page 105 of 163.
