Page 103 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 JANUARI 2020
P. 103
Teknologi memang tidak dapat dihindari karena membawa banyak manfaat. Namun
menurut Mirah, sebagai negara dengan sumber daya manusia yang besar,
seharusnya pemerintah juga melihat kesejahteraan pekerja yang terdampak.
Dalam permasalahan jalan tol misalnya, Mirah menyebut negara dengan
berpenduduk banyak seperti China ternyata memiliki strategi sendiri dalam
penggunaan teknologi di gerbang tol. Mereka tidak 100% menggunakan mesin
karena masih ada gerbang tol yang dijaga manusia.
( Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Bidang Perindustrian, Johnny
Darmawan, juga menyadari bahwa pelaku usaha tidak dapat menghindari industri
4.0. Namun dia meminta perkembangan industri itu tetap harus dilihat kelebihan
dan kekurangannya. Menurutnya, perusahaan harus tetap memikirkan program
padat karya karena 60% pekerja di Indonesia lulusan SD dan SMP atau sekitar 76
juta masyarakat Indonesia.
"Pemerintah dan pihak swasta jangan hanya memikirkan keuntungan jika tidak
menggunakan tenaga manusia. Jangan hanya berpikiran jika mempekerjakan
manusia akan lebih repot. Mereka harus turut bersama-sama negara
menyejahterakan masyarakat," jelasnya.
Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay menilai pemerintah harus cepat
tanggap dalam perubahan yang akan terjadi. Sebab perubahan ini bukan yang
pertama dalam sejarah perindustrian. Revolusi industri terjadi di mana pekerjaan
yang dilakukan manusia digantikan mesin. "Ini harus cepat ditanggapi. Dulu hal itu
menyebabkan daya saing antar negara semakin tinggi dan menimbulkan hegemoni
kolonialisme. Itu jangan sampai terjadi di Indonesia," ungkapnya.
Adapun untuk yang sudah di-PHK, Saleh meminta pemerintah segera menciptakan
lapangan kerja baru melalui para investor yang datang ke Indonesia. Program
pemerintah untuk meningkatkan kemampuan para pekerja juga harus segera
dilakukan.
"Pendataan harus akurat sehingga benar-benar mereka mendapat vokasi yang
sesuai. Itu harus segera diantisipasi setelah diputus kerjanya, sebab bagaimanapun
juga hidup harus terus berjalan," ujarnya.
Plt Dirjen Pembinaan Penempatan dan Perluasan Kerja, Kemenaker, Aris Wahyudi
mengatakan bahwa pemerintah bertanggungjawab kepada angkatan kerja yang
menjadi korban PHK. Salah satunya dengan pemasifan pelatihan vokasi dan
mendorong pengembangan soft skill secara inklusif dalam penyelenggaraan diklat
untuk angkatan dan calon angkatan kerja.
"Dalam masifikasi (pemasifan) pelatihan vokasi dikenal program tripple skilling, yaitu
skilling untuk fresh graduate, upskilling untuk pekerja yang akan meningkatkan
kompetensi atau upgrading, dan reskilling untuk korban PHK yang akan alih
profesi," papar Aris.
Page 102 of 163.
