Page 100 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 JANUARI 2020
P. 100
Title OMNIBUS LAW CIPTA LAPANGAN KERJA JADI UPAYA TINGKATKAN KUALITAS EKONOMI
Media Name okezone.com
Pub. Date 25 Januari 2020
https://economy.okezone.com/read/2020/01/25/320/2158165/omnibus-law-ci pta-
Page/URL
lapangan-kerja-jadi-upaya-tingkatkan-kualitas-ekonomi
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Pembahasan Omnibus Law telah mencapai tahap Akhir pada 24 Januari 2020.
Pasalnya telah diidentifikasi sekitar 81 UU yang terdampak Omnibus Law Cipta
Lapangan Kerja dalam 11 klaster.
Dalam pembahasan tersebut, turut hadir Kementrian Perekonomian Republik
Indonesia (kemenko Perekonomian) bersama dengan Kementrian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan (LHK), Kementrian Agraria dan Tata Ruang (ATR), dan Kementrian
Ketenagakerjaan (Kemnaker). Tercatat sejak 22 Januari 2020, RUU Cipta Lapangan
Kerja sudah ditetapkan sebagai Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020 di DPR.
Menko Perekonomian dan Menkumham minggu depan akan menghadap Presiden
Jokowi untuk membahas progres terbaru Omnibus Law, dan kemungkinan akan
dilakukan dengan Rapat Terbatas guna pemberian paraf dari Presiden dan menteri-
menteri terkait dalam draft dan naskah akademik RUU tersebut.
"Begitu sudah diparaf dan dikirim Surat Presiden (Supres) kepada DPR, kemudian
akan dibahas dalam sidang paripurna, baru akan dibahas ke publik. Jadi, dijamin
yang beredar (sekarang) tidak benar, karena masih ada di kami," ungkap Sekretaris
Kemenko Perekonomian Susiwijono dikutip dari keterangan akun instagram resmi
Kementrian Perekonomian @perekonomianri, Sabtu (25/1/2020).
Sekjen Kementerian LHK Bambang Hendroyono menjelaskan bahwa Analisis
mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) akan tetap ada dan termasuk dalam izin
berusaha. Khususnya, untuk usaha yang berisiko tinggi terhadap lingkungan.
Sedangkan, Sekjen Kementerian ATR Himawan Arief Sugoto menerangkan, dengan
RUU Cipta Lapangan Kerja, salah satu hal penting yaitu kecepatan pengadaan lahan
akan makin dipercepat, kemudian akan dibentuk bank tanah untuk menjamin
ketersediaan tanah untuk penciptaan lapangan kerja baru.
Sekjen Kemnaker Khairul Anwar mengungkapkan bahwa penghitungan pesangon
untuk pekerja yang terkena PHK masih sama seperti yang sebelumnya. Menurutnya,
pemerintah berkomitmen memperluas dan membangun kesempatan kerja, sehingga
angkatan kerja akan mudah mendapat pekerjaan.
Page 99 of 163.
