Page 126 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 FEBRUARI 2020
P. 126
"Selain itu upaya reformasi birokrasi, penyederhanaan perizinan, dan perubahan
regulasi juga diperlukan untuk dapat menciptakan ekosistem berusaha dan bekerja
yang lebih baik," katanya.
Menaker Ida mengungkapkan World Bank menyoroti peraturan ketenagakerjaan
Indonesia terkait dengan kemudahan berbisnis. Dibandingkan dengan negara
berpenghasilan menengah ke bawah di Asia Timur dan Pasifik, Indonesia dinilai
memiliki peraturan ketenagakerjaan yang kaku, terutama terhadap perekrutan
tenaga kerja. Rilis terbaru Japan External Trade Organization (JETRO) terkait kondisi
bisnis perusahaan Jepang di Asia dan Oceania, menyebut sebanyak 55,8 persen
perusahaan yang disurvei, menyatakan ketidakpuasannya terhadap produktivitas
tenaga kerja Indonesia bila dibandingkan dengan upah minimum yang dibayarkan.
"Tingkat ketidakpuasan tersebut jauh lebih tinggi dari rerata negara-negara di Asia
Tenggara yang hanya 30,6 persen. Bahkan tingkat ketidakpuasan Kamboja masih di
atas Indonesia dengan 54,6 persen," ujar Menaker Ida.
Namun di sisi lain, Menaker Ida juga menambahkan dalam praktiknya tingkat
kepatuhan perusahaan untuk memenuhi pembayaran kompensasi PHK sesuai
peraturan sangat rendah.
Data Kemnaker pada tahun 2019, mengungkapkan dari sekitar 536 persetujuan
bersama (PB) pemutusan hubungan kerja, yang memenuhi pembayaran kompensasi
sesuai ketentuan UU Nomor 13/Tahun 2003 hanya sekitar 147 persetujuan bersama
atau sekitar 27 persen. Sisanya sebanyak 384 persetujuan bersama atau sekitar 73
persen tidak melakukan pembayaran kompensasi PHK sesuai dengan UU Nomor
13/Tahun 2003.
Data ini sejalan dengan laporan World Bank yang mengutip data Sakernas BPS
2018. Berdasarkan laporan pekerja sebanyak 66 persen, pekerja sama sekali tidak
mendapat pesangon; 27 persen pekerja menerima pesangon dari yang seharusnya
diterima sesuai UU Nomor 13/Tahun 2003 dan hanya 7 persen pekerja menerima
pesangon sesuai dengan ketentuan UU Nomor 13/Tahun 2013.
"Berdasarkan persoalan-persoalan tersebut, maka diperlukan penataan ulang
ketentuan ketenagakerjaan melalui Omnibus Law Cipta Kerja yang berfokus pada
upaya penciptaan lapangan kerja yang seluas-luasnya dengan tetap menjaga
perlindungan bagi pekerja/buruh," kata Menaker Ida.
Kemnaker lanjut Ida, merupakan institusi Pemerintah yang memiliki tanggung jawab
terkait perlindungan dan kesejahteraan mulai dari tenaga kerja yang belum bekerja,
pekerja/buruh yang bekerja bahkan yang mengalami pemutusan hubungan kerja.
Karenanya, Kemnaker juga harus dapat menjaga keseimbangan antara kepentingan
pekerja/buruh dan kepentingan pengusaha, karena keduanya tidak bisa berjalan
sendiri-sendiri.
"Suasana hubungan industrial yang harmonis dan dinamis harus tetap dijaga agar
kelangsungan bekerja dan kelangsungan usaha tetap dapat berjalan," katanya.
Page 125 of 223.
