Page 123 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 FEBRUARI 2020

"Dari struktur ketenagakerjaan tersebut, kita tahu ini tidak mudah dan oleh karena
itu perlu upaya bersama untuk memecahkan persoalan tersebut," kata Menaker Ida.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, lanjut Menaker, upaya yang harus bisa
dilakukan adalah memperluas lapangan kerja melalui pemberian kesempatan dan
fasilitas kemudahan berusaha dengan tetap menjaga perlindungan terhadap
pekerja/buruh yang bekerja.

"Selain itu upaya reformasi birokrasi, penyederhanaan perizinan, dan perubahan
regulasi juga diperlukan untuk dapat menciptakan ekosistem berusaha dan bekerja
yang lebih baik," katanya.

Menaker Ida mengungkapkan World Bank menyoroti peraturan ketenagakerjaan
Indonesia terkait dengan kemudahan berbisnis.

Dibandingkan dengan negara berpenghasilan menengah ke bawah di Asia Timur
dan Pasifik, Indonesia dinilai memiliki peraturan ketenagakerjaan yang kaku,
terutama terhadap perekrutan tenaga kerja.

Rilis terbaru Japan External Trade Organization (JETRO) terkait kondisi bisnis
perusahaan Jepang di Asia dan Oceania, menyebut sebanyak 55,8 persen
perusahaan yang disurvei, menyatakan ketidakpuasannya terhadap produktivitas
tenaga kerja Indonesia bila dibandingkan dengan upah minimum yang dibayarkan.

"Tingkat ketidakpuasan tersebut jauh lebih tinggi dari rerata negara-negara di Asia
Tenggara yang hanya 30,6 persen. Bahkan tingkat ketidakpuasan Kamboja masih di
atas Indonesia dengan 54,6 persen," ujar Menaker Ida.

Namun di sisi lain, Menaker Ida juga menambahkan dalam prakteknya tingkat
kepatuhan perusahaan untuk memenuhi pembayaran kompensasi PHK sesuai
peraturan sangat rendah.

Data Kemnaker pada tahun 2019, mengungkapkan dari sekitar 536 persetujuan
bersama (PB) pemutusan hubungan kerja, yang memenuhi pembayaran kompensasi
sesuai ketentuan UU Nomor 13/Tahun 2003 hanya sekitar 147 persetujuan bersama
atau sekitar 27 persen.

Sisanya sebanyak 384 persetujuan bersama atau sekitar 73 persen tidak melakukan
pembayaran kompensasi PHK sesuai dengan UU Nomor 13/Tahun 2003.

Data ini sejalan dengan laporan World Bank yang mengutip data Sakernas BPS
2018. Berdasarkan laporan pekerja sebanyak 66 persen, pekerja sama sekali tidak
mendapat pesangon; 27 persen pekerja menerima pesangon dari yang seharusnya
diterima sesuai UU Nomor 13/Tahun 2003 dan hanya 7 persen pekerja menerima
pesangon sesuai dengan ketentuan UU Nomor 13/Tahun 2013.

"Berdasarkan persoalan-persoalan tersebut, maka diperlukan penataan ulang
ketentuan ketenagakerjaan melalui Omnibus Law Cipta Kerja yang berfokus pada

Page 122 of 223.