Page 119 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 FEBRUARI 2020
P. 119
Title BAHAS OMNIBUS LAW, OMBUDSMAN PANGGIL KEMENKO PEREKONOMIAN DAN
KEMENKUMHAM
Media Name suara.com
Pub. Date 22 Februari 2020
Page/URL https://www.suara.com/news/2020/02/22/161339/bahas-omnibus-law-ombudsm an-
panggil-kemenko-perekonomian-dan-kemenkumham
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Ombudsman RI akan memanggil sejumlah kementerian untuk mengumpulkan
informasi terkait polemik RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang terus mengundang
polemik ketika draftnya dibuka ke publik sejak diberikan ke DPR.
Anggota Ombudsman RI Alamsyah Saragih menyebut akan memanggil sejumlah
staff ahli dan pejabat eselon dari Kementerian Koordinator bidang Perekonomian
dan Kementerian Hukum dan HAM yang terlibat langsung dalam perumusan RUU
Cipta Kerja Omnibus Law untuk memperjelas sejumlah pasal yang bermasalah.
"Kami akan undang Kemenko Perekonomian dan Kemenkumham, sebab kan
harmonisasi ada di Kumham yang kami akan tanya kenapa sih kok gini? Siapa aja
yang terlibat dan apa yang terjadi. Sehingga publik tahu, apakah benar salah ketik?
Ternyata sekarang sudah diganti katanya salah paham, jangan-jangan mindset
pemerintah memang seperti itu," kata Alamsyah saat ditemui di kawasan Senayan,
Jakarta, Sabtu (22/2/2020).
Alamsyah menyebut pertemuan itu akan berlangsung tertutup namun Ombudsman
akan mengumumkan hasilnya secara terbuka ke publik.
"Mungkin Senin surat sudah kami kirimkan. Lalu kita undang. Ya nanti kita
dengarkan saja lah dulu. Kita kan belum tahu mungkin nanti pertemuan tertutup,"
tegasnya.
Diketahui, draft RUU Cipta Kerja yang diberikan pemerintah ke DPR pada Rabu
(12/2/2020) lalu itu langsung menunai kecaman dari berbagai elemen mulai dari
buruh, asosiasi media, hingga masyarakat sipil.
RUU yang terdiri dari 79 Undang-Undang dengan 15 bab dan 174 pasal itu dinilai
bermasalah karena terlalu mengutamakan kepentingan pengusaha atas nama
investasi dan membuat presiden terlalu sentral dalam pembuatan kebijakan negara.
Page 118 of 223.
